Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh, selalu
membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan

positive - Ida Fauziah (Menteri) BSU yang diberikan oleh pemerintah ini menjadi salah satu nilai
tambah menjadi peserta BPJamsostek. Kami terus mengimbau kepada perusahaan agar selalu
mendukung dan dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya

Ringkasan

Bantuan Sosial Upah (BSU) gelombang pertama untukpekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta,
bakal cair pada Jumat (28/8). Pada Kamis (27/8), secara virtual, Presiden RI Joko Widodo,
menerima perwakilan pekerja di Istana Negara dan memberikan BSU gelombang pertama untuk
2,5 juta pekerja secara simbolis.

CEK REKENING, HARI INI BSU CAIR

Bantuan Sosial Upah (BSU) gelombang pertama untukpekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta,
bakal cair pada Jumat (28/8). Pada Kamis (27/8), secara virtual, Presiden RI Joko Widodo,
menerima perwakilan pekerja di Istana Negara dan memberikan BSU gelombang pertama untuk
2,5 juta pekerja secara simbolis.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menyatakan, sebanyak
empat juta pekerja peserta BPJamsostek yang memenuhi persyaratan berhak untuk
mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp6oo.ooo dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi, Kamis,
mengatakan program subsidi gaji sebesar Rp6oo ribu tersebut dari pemerintah pusat yang
datanya divalidasi BPJamsostek.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat dalam program ini turut membantu dari sisi
koordinasi dan pemantauan.

"Apabila dari angka kepesertaan aktif ada sekitar 4 juta yang mendapat subsidi gaji, tapi data
riilnya terus kami koordinasikan dengan BPJS," katanya.

Angka 4 juta itu merupakan kepesertaan aktif, namun yang sudah memperbaharui data nomor
rekening baru separuhnya dari jumlah tersebut.

Menurut dia, dalam monitoring yang dilakukan dinas tenaga kerja bersama BPJamsostek, ada
kendala karena seperempat perusahaan di Jawa Barat berkantor pusat di Jakarta.

"Jadi dari 4 juta, itu artinya ada l juta lebih didaftarkan kantor pusat, ini yang terus saya monitor,"
ujamya.

Pihaknya meyakini urusan pendataan dan verifikasi pekerja tidak akan ada kendala mengingat
data sudah dimiliki pihak BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, bantuan tersebut sudah
sepatutnya diapresiasi.

64