Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021

Judul Data Belum Padu, Pengawasan Terbatas
Nama Media Kompas
Newstrend Sistem Informasi Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Age
Tanggal 2021-03-15 04:09:00
Ukuran 173x157mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 85.635.000

News Value Rp 256.905.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Pendataan sudah
ada, tetapi selama ini sifatnya sukarela. Hal ini, salah satunya, yang menyebabkan pemantauan
dan inspeksi belum optimal, sedangkan jumlah perusahaan semakin banyak

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Pengawasan
melalui pendataan Sisnaker juga akan melekat menjadi indikator kinerja direktorat jenderal di
Kemenaker; dijadikan barometer. Pengawasan seharusnya lebih optimal

positive - Haiyani (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Ke depan pelaporan secara manual sudah tidak lagi
dilakukan, Hal ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik
terintegrasi Dalam teknologi online single submission atau OSS

positive - Haiyani (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Harapannya, pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3
sebagai garda terdepan Dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan
pengujian lingkungan kerja lebih berani melakukan perubahan

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Jika tidak padu, ada
pekerja yang bisa-bisa tidak mendapat JKP karena tidak terdata di Sisnaker, padahal ia peserta
BP Jamsostek

Ringkasan

Basis data yang lengkap dan terintegrasi berperan penting Dalam mengawasi dan menegakkan
hukum ketenagakerjaan. Namun, jumlah perusahaan yang menyampaikan wajib lapor
ketenagakerjaan perusahaan secara Dalam jaringan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan
masih terbatas. Padahal, nantinya Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) akan dijadikan
patokan tunggal untuk program perlindungan pekerja. Program itu antara lain Jaminan
Kehilangan Pekerjaan, insentif pajak penghasilan (PPh 21), dan Kartu Prakerja.

20