Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021

DATA BELUM PADU, PENGAWASAN TERBATAS

Basis data yang lengkap dan terintegrasi berperan penting Dalam mengawasi dan menegakkan
hukum ketenagakerjaan. Namun, jumlah perusahaan yang menyampaikan wajib lapor
ketenagakerjaan perusahaan secara Dalam jaringan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan
masih terbatas.

Padahal, nantinya Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) akan dijadikan patokan tunggal
untuk program perlindungan pekerja. Program itu antara lain Jaminan Kehilangan Pekerjaan,
insentif pajak penghasilan (PPh 21), dan Kartu Prakerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, data yang belum
padu mengakibatkan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan belum optimal.

"Pendataan sudah ada, tetapi selama ini sifatnya sukarela. Hal ini, salah satunya, yang
menyebabkan pemantauan dan inspeksi belum optimal, sedangkan jumlah perusahaan semakin
banyak," kata Anwar saat dihubungi di Jakarta, Minggu (14/3/2021).

Menurut data portal wajib lapor Kemenaker, hingga 11 Maret 2021, ada 344.678 perusahaan
yang sudah mendaftarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara daring.
Jumlah itu jauh dari jumlah perusahaan yang dicatat Badan Pusat Statistik Dalam Sensus
Ekonomi 2016, yakni 26,71 juta perusahaan. Sensus diperbarui per 10 tahun.

Mengacu pada data BP Jamsostek per September 2019, sebanyak 646.908 perusahaan
mendaftarkan pekerja di program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Targetnya,
pada 2021, sebanyak 2 juta perusahaan sudah mendaftarkan kondisi ketenagakerjaan ke
Sisnaker.

Anwar menduga kepatuhan terhitung rendah karena belum banyak manfaat dari mendaftarkan
informasi ketenagakerjaan perusahaan. Kondisi ini diyakini akan berubah karena program-
program ketenagakerjaan yang mengandalkan pendataan Sisnaker akan semakin banyak.
Program itu di antaranya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mulai berlangsung, insentif
pajak penghasilan, dan Kartu Prakerja.

"Pengawasan melalui pendataan Sisnaker juga akan melekat menjadi indikator kinerja direktorat
jenderal di Kemenaker; dijadikan barometer. Pengawasan seharusnya lebih optimal," ujar Anwar.

Pekerjaan rumah
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binawasnaker dan K3) Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan, pendataan WLKP
lebih lengkap secara daring menjadi salah satu pekerjaan rumah Kemenaker paling mendesak.
"Ke depan pelaporan secara manual sudah tidak lagi dilakukan.
Hal ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi Dalam
teknologi online single submission atau OSS," ujar Haiyani.

Melalui sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik atau OSS, pengguna jaringan dapat
mengakses informasi secara lengkap lewat satu akun.

Sistem pendataan terpadu diharapkan memperketat pengawasan ketenagakerjaan. Selama ini,
pengawasan ketenagakerjaan belum optimal akibat pendataan yang lemah serta sumber daya
manusia yang terbatas.

"Harapannya, pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 sebagai garda terdepan Dalam
penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja lebih
berani melakukan perubahan," kata Haiyani.
21