Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

MENAKER IDA BAKAL LUNCURKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN
, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah bakal meluncurkan Unit Layanan Disabilitas
Bidang Ketenagakerjaan pada Selasa, 15 Desember 2020 besok.

Peluncuran tersebut sebagai wujud implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020
tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

"Isyaallah nanti Bu Menteri Ida Fauziyah yang meluncurkan," kata Plt Direktur PTKDN Kemnaker,
Nora Kartika dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/12/2020).

Menurut Nora, pengesahan PP Nomor 60 tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana atas amanah
Pasal 55, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, membuat
semua pihak berharap ULD bidang Ketenagakerjaan memberi bentuk dan wahana baru layanan
untuk pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

"ULD bidang Ketenagakerjaan merupakan unit layanan yang wajib dilaksanakan oleh dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan
kabupaten/kota, melalui penguatan tugas dan fungsi ketenagakerjaan," kata Nora.

Nora mengatakan, Kemnaker telah menindaklanjuti PP Nomor 60 Tahun 2020 ke dalam
Permenaker Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas
Bidang Ketenagakerjaan, yang ditetapkan pada 30 November 2020 dan diundangkan pada 3
Desember 2020. Hal ini menjadi acuan atau pedoman bagi penyelenggaran ULD bidang
Ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.

"Saat ini arah kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia dilakukan
secara inklusif. Artinya, siapa saja dan apapun kondisinya berhak mendapatkan pekerjaan yang
layak," ucapnya.

Selain meluncurkan ULD bidang Ketenagakerjaan, Menaker Ida juga akan memberikan
penghargaan kepada enam perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
Penghargaan itu sebagai wujud apresiasi negara dalam mendorong pengarusutamaan
pemenuhan hak pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas di dalam hubungan kerja.

Menurutnya, menjadi perusahaan inklusi merupakan tuntutan global saat ini. Untuk itu,
perusahaan perlu membangun hubungan ketenagakerjaan di dalam perusahaan tanpa
diskriminasi.

"Setiap orang memiliki akses dan kesempatan dalam pengembangan karir dan manfaat yang
sama dari setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dibuat pada perusahaan tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, menjadi perusahaan inklusi juga sejatinya tidak harus mengubah
seluruh kebijakan dan fasilitas perusahaan, serta tidak memerlukan biaya yang besar, namun
dengan ada komitmen yang tinggi, disertai pemahaman akan kesetaraan, sejumlah langkah
sederhana dapat dilakukan.

"Misalnya akses yang memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas, tersedianya lahan parkir
khusus, atau sejumlah panduan sederhana lain manakala terjadi bencana," ucapnya.

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan dan data Dinas yang Membidangi
Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota per Januari 2020, tercatat perusahaan yang
mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 546 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja
disabilitas sebanyak 4.508 orang dari total tenaga kerja yang bekerja sebesar 538.518 orang.

153