Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 158
Judul UU Cipta Kerja jadi angin segar dan lindungi hak-hak pekerja
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/uu-cipta-kerja-jadi-angin-segar-
dan-lindungi-hak-hak-pekerja
Jurnalis Yudho Winarto
Tanggal 2020-12-14 12:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
Kita di lapangan banyak mengamati dan memberikan masukan-masukan RPP ke konvederasi
untuk dilakukan perubahan ke pemerintah. UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan lebih
memberikan kepastian dan perlindungan ke pekerja
positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
UU Cipta Kerja menjadi angin segar dan mampu menjadi solusi dari masalah pesangon sehingga
memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun. Meskipun jumlah
pesangonnya lebih kecil, dari 32 menjadi 25 kali gaji, tapi ini lebih pasti untuk melindungi pekerja
positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
Artinya Pemerintah berkomitmen memastikan pembayaran PHK dan kita berharap perusahaan
tidak boleh abai terhadap pesangon yang telah menjadi hak para pekerja dalam melakukan PHK
neutral - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
Sehingga, pekerja yang mengalami PHK baik karena mengundurkan diri atau karena alasan-
alasan lainnya yang diatur dalam UU Cipta Kerja sama-sama berhak atas UP dan/atau UPMK dan
UPH
Ringkasan
Tim Tripartit yang terdiri dari Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, dan
pemerintah tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan yang
menjadi aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Tiga di antaranya telah selesai dibahas yaitu RPP tentang Penggunaan TKA, RPP tentang
Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta PHK. Termasuk Revisi PP Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara, menyangkut soal pesangon pekerja masih
dilakukan pembahasan.
157
