Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 157
Ketentuan tersebut termasuk salah satu regulasi baru yang terdapat dalam UU Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan. Pemerintah pun sudah merampungkan aturan turunan terkait ini berupa
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa ada sanksi menanti para yang tak mau
mengeluarkan hak karyawan kontrak tersebut.
"Sanksi administrasi akan diberlakukan bagi perusahaan yang tidak memberikan uang
kompensasi terhadap pekerja PKWT," jelas Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada,
Senin (14/12).
Ia tidak merinci apakah sanksi yang diberikan akan sama seperti sanksi bagi perusahaan yang
tidak membayarkan pesangon karyawan tetap. Sebagaimana diketahui sebelumnya, ada sanksi
pidana jika kewajiban mengeluarkan pesangon tak dipatuhi oleh pengusaha.
Namun Kemnaker memastikan sanksi tersebut nantinya juga termasuk hal yang diatur dalam
RPP. "Tetap kita atur sanksi untuk yang tidak menjalankan, diatur (dalam RPP)," sambungnya.
Selain regulasi khusus mengenai pesangon untuk karyawan kontrak yang kena PHK, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa RPP ini juga mengatur kewajiban perusahaan
membayar uang ganti rugi untuk karyawan yang diputus masa kontraknya sebelum perjanjian
kerja berakhir.
Ida menjelaskan, RPP juga menjamin adanya hak berupa kompensasi bagi karyawan yang
kontraknya telah berakhir.
"Bila salah satu pihak memutus atau mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu PKWT
yang diperjanjikan berakhir, pihak yang memutuskan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya
sebesar sisa jangka waktu PKWT," jelas Ida Fauziyah.
"Bila PKWT berakhir secara normal, maka pekerja berhak atas uang kompensasi berakhirnya
PKWT," sambung Menaker.
156
