Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 175
Disebutkan, penyaluran bantuan Rp 600.000 selama empat bulan ini dilakukan secara bertahap.
Dana dari pemerintah sebagai salah satu program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) ini
dikirimkan secara langsung ke nomor rekening penerima. Penerima manfaat haruslah karyawan
swasta dan pegawai honorer non-ASN bergaji di bawah Rp 5 juta yang terdaftar sebagai peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan .
Bagaimana bila peserta memenuhi syarat namun tidak mendapat? Menurut Kepala Biro Humas
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Soes Hindarno, peserta tersebut dapat melaporkan
kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan .
"Apabila ada peserta program yang tidak memperoleh haknya padahal memiliki kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan, langsung dapat mengadukan ke BPJS Ketenagakerjaan," kata Soes saat
dihubungi Kompas.com , Jumat (28/8/2020) siang.
Hal tersebut dikarenakan data valid penerima manfaat ada di BPJS Ketenagakerjaan.
"Tapi dalam rangka negara hadir, di Kemnaker menyediakan posko pengaduan, melalui Sisnaker
(Sistem Informasi Ketenagakerjaan) di dalamnya ada pusat bantuan," ujar dia.
Pusat bantuan ini dapat diakses masyarakat melalui laman kemnaker.go.id.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Deputi Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS
Ketenagakerjaan Irvansyah Uton Banja menyampaikan karyawan atau pegawai honorer yang
memenuhi syarat itu dapat mengonfirmasi kepada perusahaan masing-masing.
"Peserta dapat menanyakan langsung kepada pihak perusahaan atau pemberi kerja, apakah
telah menyampaikan nomor rekeningnya kepada BP JAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan)," ujar
Utoh, Sabtu (29/8/2020).
Ia pun mengimbau perusahaan untuk memberikan data pegawainya dengan benar.
"Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk menyerahkan data terkini para
pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja. Begitu pula dengan nomor
rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali
kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang," kata Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Agus Susanto dalam keterangan tertulis 27 Agustus 2020.
Data pekerja yang disetorkan pihak perusahaan atau tempat pegawai bekerja akan dilakukan
validasi secara berlapis oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Setelah lolos validasi, data diberikan ke Kemnaker untuk dicek kelengkapan data sesuai syarat
dan kriteria yang ada dalam Permenaker Nomor 14 Tahun 2020.
Proses penyaluran bantuan subsidi upah dilaksanakan melalui bank penyalur yang terhimpun
dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) terdiri dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI,
dan Bank BTN, di mana akan ditransfer langsung ke masing-masing rekening pekerja/buruh.
Penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja sebesar Rp 600.000 per bulan
selama empat bulan dengan total sebesar Rp 2,4 juta.
Dana dicairkan dalam dua tahap, pencairan masing-masing sebesar Rp 1,2 juta Pemerintah
menargetkan penerima manfaat bantuan ini sebanyak 15,7 juta orang.
Syarat Pemerintah memberikan syarat bagi penerima bantuan yang tertuang dalam Permenaker
Nomor 14 Tahun 2020, meliputi:.
174
