Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 179
Pengaduan ini didasari bila pekerja memiliki kartu kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan
namun belum terdaftar sebagai peserta penerima subsidi upah atau gaji.
Untuk pengaduan pertama ini, pekerja bergaji di bawah Rp5 juta bisa langsung mendatangi
kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau bisa langsung menghubungi kantor BPJS pusat
secara langsung.
"Pengaduan kita bagi menjadi dua. Pertama, apabila pekerja merasa bekerja di perusahaan
tertentu dan merasa mempunyai kartu kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan, tapi kok tak
menerima, biar enak daripada mengadu ke tempat lain malah salah alamat, langsung
mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan. Di mana, kantor BPJS terdekat atau ke kantor BPJS
pusat," ujar Soes, Sabtu (29/8/2020).
Tak hanya itu, para karyawan juga bisa melakukan pengaduan secara langsung di Kementerian
Ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) BPJS ketenagakerjaan yang
dapat diakses di Website bpjsketenagakerjaan.go.id. Tentu, pekerja juga harus menyediakan
sejumlah syarat administrasi yang sudah ditetapkan pemerintah.
SIPP online, merupakan website pelaporan peserta online yang dikembangkan sebagai alat bantu
perusahaan untuk melakukan pengolahan data kepesertaan berupa data perusahaan, data
tenaga kerja, data upah dan penghitungan iuran secara cepat dan akurat. Aplikasi ini merupakan
inovasi dari SIPP Desktop versi offline yang telah diperkenalkan sebelumnya.
"Sebagai contoh, saya kok harusnya dapat tapi gak dapat, tapi harus pastiin lagi saya ini sudah
anggota (BPJS Ketenagakerjaan) apa bukan, ini juga bisa mengadu ke Kementerian
Ketenagakerjaan melalui Sistem informasi ketenagakerjaan ada di webnya," ujar dia.
Sementara itu, pengaduan kedua berkaitan dengan persoalan pekerja yang sudah terdaftar
menjadi peserta penerima upah, namun mengalami kendala teknis ataupun sesuatu hal yang
bisa merugikan peserta penerima.
Bentuk pengaduan kedua ini pun sama dengan yang pertama, di mana peserta dapat melaporkan
secara langsung kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan atau ke Kemenaker.
Pastikan juga membawa sejumlah dokumen atau bukti terkait yang menyatakan secara benar
bahwa para penerima mengalami permasalahan saat menerima bantuan.
(ind).
178
