Page 271 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 271
Judul Buruh Diajak Salurkan Aspirasi Lewat Jalur Formal Di Parlemen
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-29 05:40:25
Ukuran 114x330mmk
Warna Warna
AD Value Rp 71.820.000
News Value Rp 215.460.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja sangat terbuka dan melibatkan seluruh pihak banyak. Adapun
beberapa pihak dilibatkan di antaranya para pekerja buruh, pengusaha, dan praktisi dari
akademisi dari berbagai keilmuan.
BURUH DIAJAK SALURKAN ASPIRASI LEWAT JALUR FORMAL DI PARLEMEN
Ketua DPR Puan Maharani meminta kelompok buruh yang memiliki aspirasi penolakan terhadap
Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker), tidak hanya menyampaikannya lewat aksi
non formal, seperti demonstrasi.
Puan menegaskan, parlemen terbuka dalam menyerap semua aspirasi terkait RUU Cipta Kerja,
sejalan dengan janji akan transparan dan cermat dalam pembahasan yang sedang dilakukan
DPR dengan pemerintah.
Demikian disampaikan Puan dalam siaran persnya, Selasa (25/8). DPR yang merupakan rumah
rakyat, katanya, membuka pintu bagi kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara
legal dan formal, dengan mendata berbagai persoalan terkait RUU Cipta Kerja.
Pada hari yang sama, kelompok-kelompok organisasi buruh kembali menggelar demonstrasi di
depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat Para buruh menyampaikan tuntutannya, yakni
menolak RUU Cipta Kerja dan menolak pemutusan hubungan kerja para masa pan-demi Covid-
19. Meski begitu, Puan menilai, penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi sebaiknya
dihindari.
Menurut politikus PDIP ini, aksi demonstrasi justru menimbulkan kemacetan, mengganggu
kenyamanan masyarakat lainnya, hingga berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19.
DPR, kata Puan, sudah menggelar pertemuan dengan 16 perwakilan serikat buruh/serikat
pekerja di Jakarta pada 20-21 Agustus 2020.
Puan mengklaim, pertemuan itu menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Kesepakatan tersebut, di antaranya tentang hubungan
270
