Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020

Kami setuju agar investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan dihilangkan, dan
mendukung. Tetapi, klaster tenaga kerja adalah klaster perlindungan. Bila mungkin, klaster
tenaga kerja dikeluarkan saja dari pembahasan RUU Cipta Kerja, untuk kemudian dibahas pada
Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan UU
terkait lainnya.

Kami berharap, hal-hal yang sudah eksisting, yang sudah tetap, sebaiknya Undang-Undang
Ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tetap dipakai, termasuk
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu tetap dipakai, karena itu mengikat dan final.

Bagaimana kalau ada yang belum diatur?

Kalau ada yang belum diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003, misal industri start up, transportasi online, dan lain-lain yang belum diatur secara
eksplisit, maka masih memungkinkan dibahas di undang-undang itu.

Mengapa masih menggelar unjuk rasa, apakah tidak percaya kepada DPR?

Bagi kami DPR sudah bekerja menyerap aspirasi rakyat, soal hasil masih berproses. Kami tetap
mengawal dan mengawasi, saling menghormati dan saling menghargai. DPR juga begitu. Dan.
KSPI mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk mempermudah keberadaan investasi. Tapi
secara bersamaan, harus ada perlindungan bagi kaum buruh. jon

266