Page 464 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 464
Judul DPR Minta Penerima Program Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Diperluas
Nama Media merdeka.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-minta-penerima-program-
subsidi-gaji-rp-600-ribu-diperluas.html
Jurnalis Merdeka
Tanggal 2020-08-28 10:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, Yahya Zaini, mendukung program
bantuan subsidi gaji Rp 600 ribu selama 4 bulan bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta
rupiah . Dia yakin rencana itu dapat membantu kesulitan para pekerja bergaji rendah di tengah
pandemi virus Corona atau Covid-19 dan mendongkrak daya beli masyarakat.
DPR MINTA PENERIMA PROGRAM SUBSIDI GAJI RP 600 RIBU DIPERLUAS
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, Yahya Zaini, mendukung program
bantuan subsidi gaji Rp 600 ribu selama 4 bulan bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta
rupiah . Dia yakin rencana itu dapat membantu kesulitan para pekerja bergaji rendah di tengah
pandemi virus Corona atau Covid-19 dan mendongkrak daya beli masyarakat.
Namun, dia meminta pemerintah dapat memperluas cakupan penerima subsidi tersebut. Yakni
tidak hanya menyasar untuk pekerja formal saja.
"Tidak hanya terbatas bagi pekerja penerima upah yang menjadi peserta BP Jamsostek semata,
tetapi juga melibatkan pegawai non ASN di lingkungan pemerintah, seperti guru honorer,
cleaning service, OB, satpam, dan pekerja taman. Tentu dengan syarat mereka terdaftar sebagai
peserta Jamsostek," tutur Yahya dalam keterangannya, Jumat (28/8/2020).
Menurut Yahya, pemerintah menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 37,7 triliun untuk
memberikan subsidi upah kepada 15,7 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Dari data
BP Jamsostek, awalnya terdapat 13,8 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta.
Hanya saja, setelah dilakukan validasi berlapis, tinggal 10,8 juta pekerja yang akan menerima
subsidi upah. Sisanya dikembalikan kepada perusahaan pemberi kerja untuk diperbaiki lantaran
memiliki lebih dari satu rekening bank.
"Dari selisih 15,7 juta dikurangi 13, 8 juta, ada sekitar 1,9 juta yang bisa digunakan untuk
bantuan subsidi upah bagi guru honorer dan pegawai non ASN di lingkungan kantor pemerintah.
Kementerian Ketenagakerjaan mesti segera menugaskan BP Jamsostek untuk melakukan
verifikasi dan validasi data pekerja yang masuk kategori itu," jelas dia.
463
