Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 101
"Ada 6 permasalahan sekurang-kurangnya terkait dengan tata kelola dalam implementasi
jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Yang pertama belum tercover nya perlindungan bagi
PMI mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja dan membutuhkan perawatan di negara
penempatan," kata Menaker dalam Raker bersama Komisi IX DPR RI, secara virtual, Senin
(24/5).
Kemudian, masalah kedua terkait manfaat JKK dan JKM belum sejalan dengan PP 82 tahun 2019
tentang perubahan atas PP No 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM.
Padahal sudah jelas dalam PP 82 tahun 2019 itu, menghimpun terkait manfaat program JKK
sebelum dan setelah bekerja, perlindungan atas resiko resiko kecelakaan yang terjadi dalam
hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat
kerja atau sebaliknya.
Atau perawatan dan pengobatan bagi PMI yang terkena penyakit di lingkungan kerja,
penggantian biaya pengangkutan santunan cacat, santunan kematian akibat kecelakaan kerja.
Kemudian manfaat program JKK selama bekerja mulai dari penggantian biaya pengangkutan ke
rumah sakit, santunan cacat, santunan kematian, santunan berkala bantuan bagi PMI yang di
PHK.
Tidak hanya itu, perlunya ada penggantian biaya tiket pesawat bagi PMI yang mengalami
kecelakaan, biaya rehabilitasi, beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi dua anak PMI,
kerugian atas tindakan pihak lain selama pulang dan resiko gagal ditempatkan bukan karena
kesalahan PMI.
"Ini manfaat program JKK," imbuhnya.
Selanjutnya, Menaker juga menyebutkan manfaat JKM bagi PMI, diantaranya jaminan kematian
manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika meninggal dunia bukan akibat
kecelakaan kerja, santunan kematian dan pemakaman meliputi selama bekerja dan sebelum dan
setelah bekerja dan beasiswa 2 anak PMI.
Menaker melanjutkan, permasalahan ketiga, adanya persyaratan lain dalam pengajuan klaim di
luar persyaratan yang sudah diatur dalam Permenaker 18 tahun 2018 tentang Jamsostek PMI.
Keempat, belum adanya bantuan bagi anak PMI yang belum memasuki jenjang pendidikan, dan
orang tuanya apabila mengalami cacat total atau meninggal dunia. Kelima, terbatasnya akses
bagi PMI yang akan melakukan perpanjangan kepesertaan dari negara penempatan dalam
pembayaran iuran.
"Keenam, pengajuan klaim masih bersifat manual sehingga kesulitan dalam mengetahui
kemajuan klaimnya," ujarnya.
Demikian, untuk menyelesaikan 6 permasalahan tata kelola tersebut, Kemnaker akan melakukan
dua hal. Pertama, mendorong Pelaksanaan Pasal 29 ayat (4) Undang undang Nomor 18 tahun
2017 mengenai Kerjasama antar BPJS Ketenagakerjaan dengan Lembaga Pemerintah dan/atau
Swasta untuk mengcover risiko yang belum/tidak bisa dicakup oleh BPJS Ketenagakerjaan;
"Kedua, mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk menyusun action plan dalam
mengimplementasikan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang jaminan sosial bagi PMI,
serta Pelaksanaan Pelaporan sesuai Pasal 38 Permenaker No. 18 Tahun 2018, sebagai dasar
Evaluasi pelaksanaan Jaminan sosial bagi PMI," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz].
100
