Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 105
"Terdapat 6 permasalahan regulasi permasalahan regulasi dalam implementasi jaminan sosial
pekerja migran Indonesia. Permasalahan tersebut yang, pertama terdapat permasalahan CPMI
atau PMI yang tidak tercover dalam jaminan sosial," kata Menaker dalam Raker bersama Komisi
IX DPR RI, secara virtual, Senin (24/5/2021).
Permasalahan kedua, terkait pembayaran iuran untuk jaminan sosial perlindungan selama
bekerja bagi PMI dengan kontrak di bawah 2 tahun, disamakan dengan kontrak kerja waktu 2
tahun.
Ketiga perlu adanya pengaturan perpanjangan masa berlaku perlindungan sebelum bekerja yang
dikarenakan kebijakan penutupan sementara penempatan PMI.
"Keempat belum terlaksananya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga
pemerintah dan swasta untuk mengcover risiko yang belum atau tidak bisa dicakup oleh BPJS
ketenagakerjaan," ujar Menaker.
Kelima belum terlaksana dengan baik pelaporan pelaksanaan jaminan sosial oleh BPJS
Ketenagakerjaan kepada Menteri ketenagakerjaan.
Keenam, persyaratan akte kematian untuk pengajuan klaim bagi ABK ini sulit dipenuhi khususnya
terdapat ABK yang hilang di laut karena kecelakaan atau tenggelamnya kapal.
"6 hal yang dilakukan dalam perbaikan regulasi yang pertama kami akan melakukan revisi
Permenaker 18 2018, kemudian penyesuaian manfaat sesuai dengan PP 82 2019, perluasan
manfaat jamsos bagi PMI," jelasnya.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan memberikan kemudahan dalam proses
pengajuan klaim, perubahan mekanisme dalam pembayaran iuran, dan kemudahan
perpanjangan kepesertaan dengan sistem yang terintegrasi.
104
