Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 107

Demikian  disampaikan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  saat  rapat  dengar
              pendapat  (RDP)  dengan  Komisi  IX  DPR  RI,  Senin  (24/5/2021).  "Data  TKA  yang  diterbitkan
              berdasarkan jenis usaha dengan total 15.760 ini Januari-18 Mei 2021," kata Ida.

              Dari 15.760 TKA tersebut, berdasarkan jenis usaha paling banyak berada di sektor jasa dengan
              total 8.443 orang, sektor industri 7.113 orang, serta maritim dan pertanian 204 orang. Paling
              banyak  TKA  tersebut  berada  di  level  jabatan  profesional  dengan  total  8.482  orang,
              advisor/consultant  4.144  orang,  manager  2.490  orang,  direksi  595  orang,  dan  komisaris  49
              orang.

              Penerbitan izin TKA di atas disebut bekerja pada proyek strategis nasional (PSN) dan obyek vital
              strategis nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari K/L terkait sepanjang
              mengikuti ketentuan protokol kesehatan. Berdasarkan data yang disampaikan Ida, periode 2015-
              2021 total TKA berjumlah 92.058 orang.

              "Pengajuan baru terdiri atas pengajuan permohonan baru dengan penerbitan visa dalam negeri
              (e-visa onshore) sejumlah 9.088 TKA. Bagi TKA pemegang Dahsuskim (izin tinggal perairan) dan
              pemegang izin tinggal (ITAS/ITAP). Kemudian pengajuan permohonan baru dengan penerbitan
              e-visa luar negeri (e-visa offshore) sejumlah 6.672 TKA," tutur Ida.

              Ida pun menyampaikan alur proses permohonan izin masuk TKA ke Indonesia selama pandemi
              COVID-19.  "Sebelum  pandemi  COVID-19  melalui  pemberi  kerja  TKA,  kemudian  Kemenaker,
              dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Selama pandemi COVID-19, melalui pemberi kerja
              TKA, kemudian PSN dan atau objek vital strategis nasional ini harus ada pertimbangan atau izin
              khusus tertulis dari K/L, baru kemudian disampaikan kepada Kemenaker, setelah itu disampaikan
              kepada Direktorat Jenderal Imigrasi," imbuhnya.











































                                                           106
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112