Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 110
Oleh karena itu, kata Said Iqbal, telah terjadi pelanggaran yang serius oleh menajemen PT
Indomarco Prismatama yang dalam membayar THR tidak sesuai dengan isi peraturan
perusahaan. Di mana seharusnya, pekerja yang memiliki masa kerja sampai dengan tiga tahun
mendapat THR 1 bulan upah, masa kerja 3-7 dibayar 1,5 bulan upah, dan 7 tahun ke atas dibayar
2 bulan upah.
"Serikat buruh berpendapat, manajemen dalam membayar THR 2020 tidak sesuai peraturan
perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan aturan perundangan-undangan
seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015," kata Said Iqbal.
Kedudukan Peraturan Perusahaan sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah setara
dan sama nilainya dengan undang-undang. Peraturan perusahaan mengikat terhadap pekerja.
Dengan demikian THR bagi buruh Indomarco yang punya masa kerja 7 tahun ke atas yang
dibayarkan 50 persen dari nilai peraturan telah melanggar hukum, patut diduga ada unsur
pelanggaran perdata serta pidana (penggelapan upah buruh dalam bentuk THR).
"Tidak membayar THR sesuai dengan isi peraturan perusahaan, seharusnya didahului dengan
perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak pekerja atau serikat pekerja yang
mewakili buruh. Bukan membayar secara sepihak THR sebesar 50% dari peraturan perusahaan
tersebut," ujarnya.
"Alih-alih perusahaan tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan, malah buruh yang
menuntut pebayaran THR sesuai peraturan perusahaan dikriminalisasi. Dalam hal ini, Anwar
Bessy alian Ambon dianggap melakukan tindak pidana atas kerusakan dinding gypsum di
perusahaan," tutur dia.
Padahal seharusnya, lanjut Said Iqbal, kerusakan yang ditimbulkan (kurang lebih 20 Cm gypsum
yang rusak akibat tindakan spontan Anwar Bessy yang marah karena perusahaan melanggar isi
peraturan perusahaan), dilakukan perdamaian dan cukup mengganti kerugian.
"Tidak membawa ke ranah pidana yang mengancam Anwar Bessy dengan hukuman penjara,"
tutup Said Iqbal.
109
