Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 104
Judul Menaker Beberkan 6 Masalah Regulasi Implementasi Jaminan Sosial
PMI
Nama Media liputan6.com
Newstrend Jaminan Sosial PMI
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4565216/menaker-beberkan-6-
masalah-regulasi-implementasi-jaminan-sosial-pmi
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2021-05-24 15:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terdapat 6 permasalahan regulasi
permasalahan regulasi dalam implementasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia.
Permasalahan tersebut yang, pertama terdapat permasalahan CPMI atau PMI yang tidak tercover
dalam jaminan sosial
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keempat belum terlaksananya kerjasama
antara BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga pemerintah dan swasta untuk mengcover risiko
yang belum atau tidak bisa dicakup oleh BPJS ketenagakerjaan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) 6 hal yang dilakukan dalam perbaikan regulasi
yang pertama kami akan melakukan revisi Permenaker 18 2018, kemudian penyesuaian manfaat
sesuai dengan PP 82 2019, perluasan manfaat jamsos bagi PMI
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ida Fauziyah mengatakan terdapat 6 permasalahan terkait regulasi
dalam implementasi jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia ( PMI ), salah satunya terkait
pembayaran iuran. "Terdapat 6 permasalahan regulasi permasalahan regulasi dalam
implementasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Permasalahan tersebut yang, pertama
terdapat permasalahan CPMI atau PMI yang tidak tercover dalam jaminan sosial," kata Menaker
dalam Raker bersama Komisi IX DPR RI, secara virtual, Senin (24/5/2021).
MENAKER BEBERKAN 6 MASALAH REGULASI IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL PMI
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ida Fauziyah mengatakan terdapat 6 permasalahan terkait
regulasi dalam implementasi jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia ( PMI ), salah satunya
terkait pembayaran iuran.
103
