Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 37
PENANGANAN KEPULANGAN PMI KEMNAKER JALIN KOORDINASI DENGAN
KEMENKES DAN BP2MI
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah berkoordinasi
dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
untuk penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara penempatan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan hal itu merupakan bagian dari langkah
strategi dan penanganan kembalinya PMI.
Menurut Ida, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI), Pemerintah pusat bersama Pemprov/Pemkab/Pemkot memiliki
tugas dan tanggungjawab untuk mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan,
bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah.
"Sejak 23 Maret 2020 lalu, Kemnaker telah berkoordinasi dengan Kemenkes, permohonan
pemeriksaan kesehatan di debarkasi bagi PMI pulang. Surat ditindaklanjuti dengan SE Dirjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada 27
Maret," kata Ida Fauziyah dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen
Senayan, Jakarta, Senin (24/5).
Kemudian, lanjut Ida, Kemnaker juga berkoordinasi dengan Atas Ketenagakerjaan di 12
Perwakilan RI untuk mengimbau PMI yang akan kembali ke Indonesia agar melaporkan
kepulangannya secara daring atau luring ( google form ).
"Kami juga berkoordinasi dengan BP2MI untuk penanganan saat kedatangan dan kepulangan ke
daerah asal, agar kordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan," katanya.
Politikus PKB itu menegaskan peran penting Kemnaker yang sudah dijalankan yakni melakukan
koordinasi dengan seluruh Kadisnaker di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan
pendataan kepulangan/pemulangan PMI, memonitor kondisi yang melibatkan Dinas Kesehatan,
dan memberikan imbauan untuk mendaftarkan diri pada program pemberdayaan.
Selain itu, kata Ida memberikan bantuan bahan pokok kepada PMI terdampak Covid-19 di
negara-negara penempatan, dan pengalokasian program perluasan kesempatan kerja bagi
pekerja dan calon pekerja serta anggota keluarganya.
"Bantuan tersebut berupa program padat karya infrastruktur, pada karya produktif, inkubasi
bisnis, teknologi tepat guna (TTG), dan tenaga kerja mandiri (TKM), " kata Ida Fauziyah.
Pada raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR, Felly Esthelita Runtuwene, Menaker Ida
Fauziyah menegaskan pihaknya telah memberikan bantuan dana pemulangan kepada Disnaker
untuk pemulangan warganya ke daerah asal.
"Kemnaker juga menugaskan Satgas PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) di debarkasi
untuk memantau kedatangan PMI (Disnaker Kepri, Batam, Jatim dan Sanggau)," kata Ida.
(jpnn).
36
