Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 40
Judul Ini Strategi Pemerintah Lindungi Pekerja Migran di Masa Pandemi
Nama Media kompas.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/05/24/205525326/ini-strategi-
pemerintah-lindungi-pekerja-migran-di-masa-pandemi
Jurnalis Kiki Safitri
Tanggal 2021-05-24 20:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejak 23 Maret 2020 lalu, Kemenaker telah
berkoordinasi dengan Kemenkes, permohonan pemeriksaan kesehatan di debarkasi bagi PMI
pulang. Surat ditindaklanjuti dengan SE Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke
seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada 27 Maret
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bantuan tersebut berupa program padat karya
infrastruktur, pada karya produktif, inkubasi bisnis, teknologi tepat guna (TTG), dan tenaga kerja
mandiri (TKM)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemenaker juga menugaskan Satgas PPMI
(Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) di debarkasi untuk memantau kedatangan PMI
(Disnaker Kepri, Batam, Jatim dan Sanggau)
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) menyiapkan strategi dan
penanganan kembalinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara penempatan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Pemerintah pusat bersama
Pemprov/Pemkab/Pemkot memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengurus kepulangan PMI
dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah.
INI STRATEGI PEMERINTAH LINDUNGI PEKERJA MIGRAN DI MASA PANDEMI
JAKARTA, - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) menyiapkan
strategi dan penanganan kembalinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara penempatan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Pemerintah pusat
bersama Pemprov/Pemkab/Pemkot memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengurus
39

