Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 43
Pelindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI), penanganan kedatangan
tenaga kerja asing (TKA).
Kemudian, strategi kesiapan dan penanganan kembalinya PMI dari negara penempatan,
khususnya pada masa pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis PMI.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021
berjumlah 205,36 juta.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja.
Dengan perincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja.
Sebanyak 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka.
Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal
SD ke bawah (40,38 persen).
Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45
persen, diikuti SMA 8,55 persen, universitas 6,97 persen, dan diploma 6,61 persen.
Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya
3,13 persen.
Ida menjelaskan Kemnaker telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan
antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja, yaitu transformasi BLK dan link and match
ketenagakerjaan.
Ada dua kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024.
Pertama, transformasi BLK dengan arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai
Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional. Transformasi BLK dilakukan dengan
reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Kami optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan BLK Komunitas kepada 483.991 orang
per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di
seluruh Indonesia," ujar Ida.
Kedua, lanjut Ida, link and match ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi
pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan
efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.
“Kami terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu
pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia indsutri (DuDi)," kata Ida.
Dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi,
terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di
seluruh Indonesia.
42
