Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021

kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan
PMI bermasalah.
"Sejak 23 Maret 2020 lalu, Kemenaker telah berkoordinasi dengan Kemenkes, permohonan
pemeriksaan kesehatan di debarkasi bagi PMI pulang. Surat ditindaklanjuti dengan SE Dirjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada 27
Maret," kata Ida dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR, Senin (24/5/2021).

Langkah perlindungan PMI lainnya yang dilakukan Kemenaker yakni berkoordinasi dengan Atase
Ketenagakerjaan di 12 Perwakilan RI, untuk mengimbau PMI yang akan kembali ke Indonesia
agar melaporkan kepulangannya secara daring.

Selain itu, upaya Menaker untuk merealisasikan perlindungan PMI yakni berkoordinasi dengan
seluruh Kadisnaker di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pendataan
kepulangan/pemulangan PMI, memonitor kondisi PMI yang melibatkan Dinas Kesehatan, dan
memberikan imbauan kepada PMI untuk mendaftarkan diri pada program pemberdayaan.
Langkah perlindungan lainnya, yakni memberikan bantuan bahan pokok kepada PMI terdampak
Covid-19 di negara-negara penempatan, dan pengalokasian program perluasan kesempatan
kerja bagi pekerja dan calon pekerja serta anggota keluarganya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email "Bantuan tersebut berupa program padat karya infrastruktur, pada karya
produktif, inkubasi bisnis, teknologi tepat guna (TTG), dan tenaga kerja mandiri (TKM)," ungkap
Ida.

Dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR, Felly Esthelita Runtuwene, Ida Fauziyah
menegaskan pihaknya telah memberikan bantuan dana pemulangan kepada Disnaker untuk
pemulangan warganya ke daerah asal.

"Kemenaker juga menugaskan Satgas PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) di
debarkasi untuk memantau kedatangan PMI (Disnaker Kepri, Batam, Jatim dan Sanggau),"
tegasnya.

40