Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021

dan link and match ketenagakerjaan. Menurut Ida, dua Kebijakan Kemnaker untuk mengatasi
mismatch ketenagakerjaan 2020-2024 yaitu yang pertama transformasi BLK dengan arah
kebijakan.

Kemudian merubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat
pengembangan kompetensi serta produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat
nasional dan intenasional.

"Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, hingga reorientasi SDM untuk
meningkatkan kualitas layanan BLK. Kita optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan
BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia," ujar Ida.

Kebijakan yang kedua, lanjut Ida, yaitu Link and Match Ketenagakerjaan dengan arah kebijakan
membangun integrasi.

Politisi PKB itu menyebutkan pembangunan kebijakan mengedepankan pelatihan, sertifikasi, dan
penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk
mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

"Kami terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu
pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia indsutri (DuDi)," kata Ida.

Kemudian dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan
vokasi, terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi
dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga
kerja di seluruh Indonesia.

Sebelumnya Menaker Ida dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Rhamdani menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen
Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esthelita Runtuwene ini membahas evaluasi
link and match Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah, Pelindungan Jaminan
Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), penanganan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA)
dan strategi kesiapan dan penanganan kembalinya PMI dari negara penempatan, khususnya
pada masa Pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menaker Ida mengatakan, jumlah pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan
sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021.

"Pengangguran terbuka kita dibandingkan Agustus 2020 menurun, Agustus 2020, akibat
pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan
pengangguran kita berkurang 950 ribu," kata Ida.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021
berjumlah 205,36 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah
angkatan kerja. Dengan rincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja dan 8,75 juta
atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka.

Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal
SD ke bawah (40,38 persen). Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru
berpendidikan SMK sebanyak 11,45 persen, diikuti SMA (8,55 persen), universitas (6,97 persen)
dan diploma (6,61 persen). Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87
persen dan maksimal SD hanya 3,13 persen. (jpnn).

38