Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 100
Dia menilai kebijakan tersebut harus benar-benar dijalankan pada tahap implementasi-nya
khususnya di daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam menekan kasus Covid-19.
Karena itu Azis meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengimbau kepada
perusahaan ataupun kalangan industri untuk mengikuti kebijakan tersebut.
"Saya minta pemerintah mengimbau perusahaan ataupun industri agar mengikuti kebijakan
tersebut dengan tidak memberikan cuti bersama bagi karyawannya. Hal itu agar dengan
komitmen bersama seluruh pihak maka diharapkan dapat efektif menekan kasus Covid-19,"
ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, para pengusaha harus dapat menjalankan anjuran dan
kebijakan Pemerintah tersebut demi terciptanya Indonesia sehat dan keinginan seluruh
masyarakat untuk pulihnya ekonomi.
Azis juga meminta TNI dan Polri untuk menyusun strategi mengawasi dan mengatur ketertiban
dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Dia menilai aparat dan Satgas Covid-19 harus tegas mengawasi masyarakat yang melanggar
protokol kesehatan.
Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun
2021, dari yang sebelumnya terdapat tujuh hari menjadi dua hari dengan pertimbangan untuk
pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat yang diakibatkan mobilitas warga pada hari libur.
Aturan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021,
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642
Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti
Bersama tahun 2021.
Sumber : antara.
99
