Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 115
Ida mengemukakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas masih
rendah antara lain karena lapangan kerja yang tersedia bagi mereka juga masih terbatas.
Selain itu, Ida mengatakan, diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas masih
terjadi di dunia kerja dan kondisi yang demikian menjadi kendala bagi penyandang disabilitas
untuk masuk ke pasar kerja.
Menaker mendorong para pelaku usaha memenuhi kewajiban untuk memperkerjakan
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, yaitu sebanyak dua persen dari total pekerja untuk pemerintah,
badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik negara serta sebanyak satu persen dari total
pekerja untuk perusahaan swasta.
"Perusahaan saat ini harus dapat menjadi perusahaan inklusi, artinya perusahaan membangun
hubungan ketenagakerjaan di dalam perusahaan tanpa diskriminasi," katanya.
Dia juga mengemukakan bahwa peningkatan pemanfaatan teknologi pada masa pandemi
COVID-19 telah membuka lebih banyak kesempatan kerja dan penyandang disabilitas bisa
memanfaatkan peluang tersebut.
Menparekraf ingin ada kebijakan khusus bagi difabel di sektor pariwisata-ekonomi kreatif .
114
