Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 117

Artinya, separuh lebih penyandang disabilitas yang masuk usia produktif belum terserap di dunia
              kerja.
              Menteri  Ketenagakerjaan  (  )  Ida  Fauziyah  menjelaskan,  minimnya  partisipasi  tersebut
              menunjukkan, penyandang disabilitas tidak berani masuk dunia kerja.

              "Rendahnya  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  penyandang  disabilitas  menunjukkan  bahwa
              banyak penyandang disabilitas sudah terlebih dahulu mundur dan tidak berani masuk ke dalam
              pasar kerja," katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/2).

              Ia  melanjutkan,  kondisi  tersebut  dipengaruhi  oleh  masih  terbatasnya  ketersediaan  lapangan
              kerja dan diskriminasi serta stigma bagi penyandang disabilitas di dunia kerja.

              Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas lebih banyak di sektor
              pelayanan, jasa dan ritel dibanding sektor industri.
              "Rendahnya partisipasi di sektor industri, dipengaruhi oleh beberapa permasalahan seperti tidak
              tersedianya aksesibilitas di lingkungan kerja, kesenjangan sosial, dan pelatihan pendidikan yang
              tidak inklusif," ungkapnya.

              Meski  demikian  di  tengah  situasi ketenagakerjaan  dunia  yang  penuh  tekanan  sebagai  imbas
              pandemi COVID-19, saat ini ada satu hal yang membuka peluang penyandang disabilitas untuk
              berkontribusi  di  dunia  kerja.  Peluang  itu  adalah  pemanfaatan  teknologi  yang  mampu
              menciptakan diversifikasi keterampilan, yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas.
              "Oleh karena itu saya berharap agar semua perusahaan baik swasta, BUMN dan BUMD, terutama
              perusahaan yang para CEO dan pimpinannya hadir pada acara hari ini, dapat terus memberikan
              kesempatan  kerja  bagi penyandang  disabilitas di  masa  pandemi  ini,  sesuai  amanat  Undang-
              undang Nomor 8 Tahun 2016," katanya.







































                                                           116
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122