Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 164

Ida  berharap  direksi  dan  dewan  Pengawas  BPJS  Ketenagakerjaan  bisa  mengembalikan
              kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan.
              Terlebih, saat ini BPJS Ketenagakerjaan sedang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi dalam
              hal pengelolaan dana investasi.

              "Pertama, mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan atau trust publik kepada BPJS
              Ketenagakerjaan, baik saat ini ketika masih dalam masa penyidikan maupun setelah dugaan
              kasus ini selesai," ujar Menaker kepada Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

              Menurut Ida, mengembalikan kepercayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab
              direksi, namun juga diperlukan kontribusi dukungan dari Dewas BPJS Ketenagakerjaan.

              Selain itu, Menaker juga berharap terbangunnya sinergi yang kuat antara dewas dan direksi
              sehingga mampu memperkuat pengelolaan badan yang profesional dan amanah.
              BPJS  Ketenagakerjaan  juga  diharapkan  patuh  terhadap  rambu-rambu  yang  digariskan  oleh
              regulasi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja/buruh.

              Ida  juga  meminta  pengelolaan  dana  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  harus  dilakukan  secara
              efektif,  efisien,  mengedepankan  prinsip  kehatian-hatian  dan  jeli  dalam  memilih  instrumen
              investasi.

              "Saya  berharap  agar  jajaran  direksi  baru  dapat  meningkatkan  kepesertaan  Jamsostek,  baik
              pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. Direksi harus dapat menjawab tantangan
              kepesertaan yang saat ini mengalami penurunan akibat pandemi dengan cara-cara inovatif,"
              ujarnya.

              "Manfaat Jamsostek tidak hanya dapat dinikmati atau diterima pada saat terjadi risiko sosial saja,
              tetapi saat peserta masih aktif kerja dan dalam kondisi sehatpun harus dapat menikmati manfaat
              menjadi peserta program Jamsostek," pungkas Menaker.

              Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah melantik jajaran direksi dan dewas BPJS Kesehatan
              juga BPJS Ketenagakerjaan secara fisik, pada Senin (22/2/2021) lalu.

              Berikut nama-nama para jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang dilantik: 1. Anggoro Eko
              Cahyo, sebagai Direktur Utama; 2. Abdur Rahman Irsyadi, sebagai direktur; 3. Asep Rahmat
              Swandha, sebagai direktur; 4. Edwin Michael Ridwan, sebagai direktur; 5. Pramudya Iriawan
              Buntoro, sebagai direktur; 6. Roswita Nilakurnia, sebagai direktur; dan 7. Zainuddin, sebagai
              direktur.

              Jajaran Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang dilantik sebagai berikut: 1. Muhammad Zuhri, sebagai
              Ketua merangkap anggota, mewakili unsur pemerintah; 2. Kushari Supriyanto, sebagai anggota,
              mewakili  unsur  pemerintah;  3.  H.  Yayat  Syariful  Hidayat,  sebagai  anggota,  mewakili  unsur
              pekerja; 4. Agung Nugroho, sebagai anggota, mewakili unsur pekerja; 5. Subchan Gatot, sebagai
              anggota,  mewakili  unsur  pemberi  kerja;  6.  Muhammad  Aditya  Warman,  sebagai  anggota,
              mewakili  unsur  pemberi  kerja;  dan  7.  Muhammad  Iman  Nuril  Hidayat  Budi  Pinuji,  sebagai
              anggota, mewakili unsur tokoh masyarakat.












                                                           163
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169