Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021

Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pembayaran pesangon yang terjadi
sejak awal Februari tersebut akan mengacu pada PP No. 35/2021, bukan lagi pada UU No.
13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan pada UU Ketenagakerjaan masih berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan PP 35.

Aturan ini sangat krusial karena menurut sejumlah kalangan, PHK kemungkinan besar masih
akan terjadi pada 2021. Kondisi perekonomian yang masih belum pulih kemungkinan masih akan
menekan daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya, kondisi dunia usaha juga masih akan rentan
melakukan PHK.

Peraturan Pemerintah setelah disahkan ini tidak banyak berubah dibandingkan Rancangan
Peraturan Pemerintah-nya. Perubahannya hanya pada penomeran pasal-pasal yang mengatur
PHK dan pemberian pesangon.

Sebagaimana telah ditulis sebelumnya, aturan mengenai pesangon untuk pekerja lebih kecil
dibandingkan dengan UU Ketenakerjaan (Lihat grafik). Selain itu, terdapat perluasan alasan
perusahaan boleh melakukan PHK.

Ada tiga alasan PHK yang belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Pertama, perusahaan melakukan efisiensi dengan berbagai alasan.

Kedua, perusahaan sedang mengikuti program restrukturisasi utang.

Ketiga, terjadi pengambilalihan perusahaan atau akuisisi.

Tiga alasan PHK yang baru itu memang mencerminkan situasi terkini perekonomian nasional.
Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak perusahaan harus melakukan efisiensi karena
permintaan yang menurun. Sebagian dari perusahaan itu juga harus merestrukturisasi utangnya.
Akuisisi juga mulai banyak terjadi.

Pemerintah seyogianya mempertimbangkan hak-hak pekerja karena pesangon yang diberikan
lebih kecil --termasuk bagi mereka yang pensiun--, dan pintu PHK juga dibuka semakin lebar.
Meskipun ada banyak prasyarat, tapi keleluasaan ini tetap memudahkan perusahaan mem-PHK
karyawannya.

Memang, sudah PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan, yang bisa mengkompensasi berkurangnya pesangon. Namun, jumlahnya
tetap lebih kecil jika dibandingkan jumlah pesangon yang hilang. Selain itu, dalam situasi seperti
saat ini, tak mudah orang mendapatkan pekerjaan yang baru.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menolak keras pengesahan PP
No. 35/2021. Dia mengatakan, KSPI saat ini sedang mengajukan uji material UU No. 11/2020
tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. "Jadi, sebelum ada putusan dari MK, kita akan
menolak aturan-aturan turunannya," kata Said kepada Lokadata.id, Selasa (23/2/2021).

PHK akan berlanjut Lagipula, situasi pandemi dan penanganan pemerintah atas pandemi ini juga
masih memunculkan kekhawatiran bahwa perekonomian masih akan sulit bangkit dalam waktu
dekat. Said mengatakan, bahwa resesi ekonomi masih akan menghantui outlook perekonomian
2021. "PHK masih akan terjadi pada tahun ini," katanya.

Said mengatakan, PHK akan terus terjadi di sektor industri manufaktur, baik yang padat karya
maupun padat modal. Said menyebut sejumlah sektor yang rentan melakukan PHK tahun ini,
misalnya industri otomotif, elektronika, mesin, dan komponen. Sektor lain seperti tekstil, garmen,
sepatu, perbankan, dan ritel juga masih akan ada PHK.

165