Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 168
Judul Pemerintah Diingatkan Soal Insentif bagi Perusahaan yang
Mempekerjakan Penyandang Disabilitas
Nama Media hukumonline.com
Newstrend Angkatan Kerja
Halaman/URL https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60360f99e1c7e/pemerintah-
diingatkan-soal-insentif-bagi-perusahaan-yang-mempekerjakan-
penyandang-disabilitas
Jurnalis Ady Thea DA
Tanggal 2021-02-24 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketenagakerjaan Inklusif bersama Menteri
Ketenagakerjaan RI
Ringkasan
Kesetaraan, nondiskiriminasi, dan inklusifitas di tempat kerja menjadi isu yang terus berkembang
di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan yang
mendukung kesetaraan dan inklusifitas di tempat kerja, antara lain UU No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan aturan
turunannya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah menerbitkan
sejumlah peraturan, seperti Permenaker No.21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Permenaker ini merupakan tindak lanjut dari
PP No.60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH DIINGATKAN SOAL INSENTIF BAGI PERUSAHAAN YANG
MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS
Kesetaraan, nondiskiriminasi, dan inklusifitas di tempat kerja menjadi isu yang terus berkembang
di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan yang
mendukung kesetaraan dan inklusifitas di tempat kerja, antara lain UU No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan aturan
turunannya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah menerbitkan sejumlah
peraturan, seperti Permenaker No.21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Permenaker ini merupakan tindak lanjut dari PP
No.60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
167
