Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021

Judul Duh, Masih Banyak Saja Pelecehan Terhadap Pekerja Perempuan
Nama Media sindonews.com
Newstrend Perlindungan Pekerja Perempuan
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/290042/34/duh-masih-banyak-saja-
pelecehan-terhadap-pekerja-perempuan-1609765318
Jurnalis Ferdi Rantung
Tanggal 2021-01-04 22:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Meski secara persentase data kekerasan dan
pelecehan yang dialami perempuan terbilang kecil, hanya 1%. Namun angka tersebut tetaplah
besar karena kekerasan dan pelecehan adalah pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketiga kebijakan non-diskriminatif.
Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan
ketidakadilan gender di tempat kerja

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa berdasarkan Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik pada 2019, ada 46.376 pekerja
perempuan yang mengaku pernah alami kekerasan di tempat kerja. Kemudian, ada 19.201
pekerja perempuan yang mengaku pernah mengalami pelecehan di tempat kerja.

DUH, MASIH BANYAK SAJA PELECEHAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa berdasarkan Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik pada 2019, ada 46.376 pekerja
perempuan yang mengaku pernah alami kekerasan di tempat kerja. Kemudian, ada 19.201
pekerja perempuan yang mengaku pernah mengalami pelecehan di tempat kerja. ( "Meski secara
persentase data kekerasan dan pelecehan yang dialami perempuan terbilang kecil, hanya 1%.
Namun angka tersebut tetaplah besar karena kekerasan dan pelecehan adalah pelanggaran yang
tidak bisa ditoleransi," kata Ida dalam webinar, Senin (4/1/2021).

Ia menyampaikan, untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan kemenaker telah
melaksanakan tiga aspek dalam perlindungan perempuan. Pertama, kebijakan protektif. Dalam
kebijakan ini pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi
reproduksi, misalnya istirahat saat haid. ( Kedua kebijakan kuratif, pemerintah melarang
melakukan PHK terhadap perkerja perempuan karena menikah dan hamil.

"Ketiga kebijakan non-diskriminatif. Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja
perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender di tempat kerja," terangnya.
(uka).

12