Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021

dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Pemberdayaan dan perlindungan
perempuan di bidang ketenagakerjaan sangat penting.
"Salah satu kunci meraih bonus demografi melalui peningkatan produktifitas dari besarnya
jumlah penduduk usia kerja, adalah dengan pemberdayaan pekerja perempuan yang akan
memberikan kontribusi melalui perekonomian," kata Menaker Ida dalam keterangan pers kepada
wartawan, Senin (4/1).

Hal ini disampaikan Ida Fauziyah pada webinar Peringatan Hari Ibu 2020 yang diselenggarakan
Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dan Maju Perempuan Indonesia, Senin (4/1)
Namun, kata Menaker Ida, mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja
perempuan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibutuhkan komitmen
dan upaya konkret dari seluruh pihak terkait, mulai dari pekerja dan serikatnya (SP/SB),
pengusaha, hingga masyarakat luas.

"Mari kita bersama untuk ke depannya selalu bersinergi mewujudkan perlindungan bagi pekerja
perempuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik," kata Menaker.

Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, Kemnaker sendiri telah
melaksanakan tiga aspek kebijakan. Pertama, kebijakan protektif, yaitu memberi perlindungan
bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan
melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan.

"Ketiga, kebijakan nondiskriminatif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan
terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua aspek di tempat kerja
Selama tahun 2020," ucapnya.

Sementara dalam hal pencapaian, pihaknya telah melaksanakan kegiatan pembinaan
pengawasan norma kerja perempuan di perusahaan dan melakukan fungsi pemberian bantuan
teknis baik kepada pelaku usaha maupun pekerja di 96 perusahaan.
Diakui dia, Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan bimbingan teknis/FGD yang
melibatkan peserta dari unsur pengawas ketanagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja.
"Kemudian membuat dan mengembangkan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari
Diskriminasi (SI LINA NAKER PD) yang berbasis IT,” ucapnya.
Namun, Ida mengingatkan setidaknya terdapat tantangan bagi pekerja perempuan yang harus
menjadi perhatian semua pihak. Pertama, respect, yakni kurangnya keterwakilan suara pekerja
perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga hak pekerja perempuan kurang
dipedulikan.

Kedua opportunity, kurangnya peluang karier dan dukungan bagi pekerja perempuan untuk
berkembang. Ketiga, security, yaitu kurangnya perlindungan dan jaminan bagi keselamatan,
kesehatan, dan kesejahteraan, seperti diskriminasi upah, kekerasan, pelecehan, kurangnya alat
pelindung diri untuk bekerja, dan tidak dipenuhinya hak jaminan sosial bagi pekerja perempuan.

“Ketiga aspek di atas merupakan tantangan bagi kita semua dalam upaya memberikan
perlindungan bagi pekerja perempuan saat ini,” jelasnya.

16