Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021

Judul Kemnaker Terapakan 3 Langkah Perlindungan Pekerja Perempuan
Nama Media detik.com
Newstrend Perlindungan Pekerja Perempuan
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5320969/kemnaker-terapakan-3-
langkah-perlindungan-pekerja-perempuan
Jurnalis Alfi Kholisdinuka
Tanggal 2021-01-04 20:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu kunci meraih bonus demografi
melalui peningkatan produktivitas dari besarnya jumlah penduduk usia kerja adalah dengan
pemberdayaan pekerja perempuan yang akan memberikan kontribusi melalui perekonomian

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mari kita bersama untuk ke depannya selalu
bersinergi mewujudkan perlindungan bagi pekerja perempuan demi masa depan Indonesia yang
lebih baik
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan
melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan. Ketiga,
kebijakan non diskriminatif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap
praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua aspek di tempat kerja Selama tahun
2020

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan juga
melakukan bimbingan teknis/FGD yang melibatkan peserta dari unsur pengawas
ketenagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja. Kemudian membuat dan
mengembangkan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Diskriminasi (SI LINA
NAKER PD) yang berbasis IT

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketiga aspek di atas merupakan tantangan
bagi kita semua dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan saat ini

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemberdayaan dan perlindungan
perempuan di bidang ketenagakerjaan sangat penting. Hal itu sebagai salah satu kunci meraih
bonus demografi.

Namun, kata Ida, dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan
tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibutuhkan komitmen dan upaya

21