Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021
P. 23
konkret dari seluruh pihak terkait, mulai dari pekerja dan serikatnya (SP/SB), pengusaha, hingga
masyarakat luas.
KEMNAKER TERAPAKAN 3 LANGKAH PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemberdayaan dan perlindungan
perempuan di bidang ketenagakerjaan sangat penting. Hal itu sebagai salah satu kunci meraih
bonus demografi.
"Salah satu kunci meraih bonus demografi melalui peningkatan produktivitas dari besarnya
jumlah penduduk usia kerja adalah dengan pemberdayaan pekerja perempuan yang akan
memberikan kontribusi melalui perekonomian," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Senin
(4/1/2021).
Namun, kata Ida, dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan
tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibutuhkan komitmen dan upaya
konkret dari seluruh pihak terkait, mulai dari pekerja dan serikatnya (SP/SB), pengusaha, hingga
masyarakat luas.
"Mari kita bersama untuk ke depannya selalu bersinergi mewujudkan perlindungan bagi pekerja
perempuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik," imbuhnya dalam webinar peringatan
Hari Ibu 2020 yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dan Maju
Perempuan Indonesia.
Lebih lanjut, dia menuturkan, Kemnaker telah melaksanakan tiga aspek kebijakan dalam
memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan. Pertama, kebijakan protektif, yaitu
memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi.
"Kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena
menikah, hamil atau melahirkan. Ketiga, kebijakan non diskriminatif, yaitu memberi perlindungan
bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua
aspek di tempat kerja Selama tahun 2020," ucapnya, Sementara dalam hal pencapaian, pihaknya
telah melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan norma kerja perempuan di perusahaan
dan melakukan fungsi pemberian bantuan teknis baik kepada pelaku usaha maupun pekerja di
96 perusahaan.
"Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan bimbingan teknis/FGD yang melibatkan peserta
dari unsur pengawas ketenagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja. Kemudian
membuat dan mengembangkan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Diskriminasi
(SI LINA NAKER PD) yang berbasis IT," paparnya.
Namun, Ida mengingatkan setidaknya terdapat tantangan bagi pekerja perempuan yang harus
menjadi perhatian semua pihak. Pertama, respect, yakni kurangnya keterwakilan suara pekerja
perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga hak pekerja perempuan kurang
dipedulikan. Kedua, opportunity, kurangnya peluang karier dan dukungan bagi pekerja
perempuan untuk berkembang.
Ketiga, security, yaitu kurangnya perlindungan dan jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan
kesejahteraan, seperti diskriminasi upah, kekerasan, pelecehan, kurangnya alat pelindung diri
untuk bekerja, dan tidak dipenuhinya hak jaminan sosial bagi pekerja perempuan.
"Ketiga aspek di atas merupakan tantangan bagi kita semua dalam upaya memberikan
perlindungan bagi pekerja perempuan saat ini," pungkas Ida.
22
