Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021

MENAKER: MELINDUNGI HAK PEKERJA PEREMPUAN TAK BISA DILAKSANAKAN
HANYA OLEH PEMERINTAH
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menyatakan, pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen melindungi pekerja perempuan
dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Pemberdayaan dan perlindungan
perempuan di bidang ketenagakerjaan sangat penting.

"Salah satu kunci meraih bonus demografi melalui peningkatan produktifitas dari besarnya
jumlah penduduk usia kerja, adalah dengan pemberdayaan pekerja perempuan yang akan
memberikan kontribusi melalui perekonomian," kata Ida pada Webinar Peringatan Hari Ibu 2020
yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dan Maju Perempuan
Indonesia, Senin (4/1/2021).

Namun, kata Menaker, mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan
tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibutuhkan komitmen dan upaya
konkret dari seluruh pihak terkait, mulai dari pekerja dan serikatnya, pengusaha, hingga
masyarakat luas.

"Mari kita bersama untuk ke depannya selalu bersinergi mewujudkan perlindungan bagi pekerja
perempuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik," ujarnya. Dalam memberikan
perlindungan terhadap pekerja perempuan, Kemnaker sendiri telah melaksanakan tiga aspek
kebijakan.

Pertama, kebijakan protektif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi
reproduksi.

Kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena
menikah, hamil atau melahirkan.

"Ketiga, kebijakan non diskriminatif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan
terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua aspek di tempat kerja
Selama tahun 2020," ucapnya.

Sementara dalam hal pencapaian, pihaknya telah melaksanakan kegiatan pembinaan
pengawasan norma kerja perempuan di perusahaan dan melakukan fungsi pemberian bantuan
teknis baik kepada pelaku usaha maupun pekerja di 96 perusahaan.

"Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan bimbingan teknis/FGD yang melibatkan peserta
dari unsur pengawas ketanagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja. Kemudian
membuat dan mengembangkan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Diskriminasi
(SI LINA NAKER PD) yang berbasis IT," jelasnya. Namun, ia mengingatkan bahwa setidaknya
terdapat tantangan bagi pekerja perempuan yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Pertama, respect, yakni kurangnya keterwakilan suara pekerja perempuan dalam pengambilan
keputusan, sehingga hak pekerja perempuan kurang dipedulikan.

Kedua opportunity, kurangnya peluang karier dan dukungan bagi pekerja perempuan untuk
berkembang.

Ketiga, security, yaitu kurangnya perlindungan dan jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan
kesejahteraan, seperti diskriminasi upah, kekerasan, pelecehan, kurangnya alat pelindung diri
untuk bekerja, dan tidak dipenuhinya hak jaminan sosial bagi pekerja perempuan.

"Ketiga aspek di atas merupakan tantangan bagi kita semua dalam upaya memberikan
perlindungan bagi pekerja perempuan saat ini," pungkasnya.

26