Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021

Judul Menaker: Melindungi Hak Pekerja Perempuan Tak Bisa Dilaksanakan
Hanya oleh Pemerintah
Nama Media liputan6.com
Newstrend Perlindungan Pekerja Perempuan
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4448827/menaker-melindungi-
hak-pekerja-perempuan-tak-bisa-dilaksanakan-hanya-oleh-pemerintah
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2021-01-04 19:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu kunci meraih bonus demografi
melalui peningkatan produktifitas dari besarnya jumlah penduduk usia kerja, adalah dengan
pemberdayaan pekerja perempuan yang akan memberikan kontribusi melalui perekonomian

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mari kita bersama untuk ke depannya selalu
bersinergi mewujudkan perlindungan bagi pekerja perempuan demi masa depan Indonesia yang
lebih baik

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketiga, kebijakan non diskriminatif, yaitu
memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan
gender dalam semua aspek di tempat kerja Selama tahun 2020
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan juga
melakukan bimbingan teknis/FGD yang melibatkan peserta dari unsur pengawas
ketanagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja. Kemudian membuat dan
mengembangkan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Diskriminasi (SI LINA
NAKER PD) yang berbasis IT

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketiga aspek di atas merupakan tantangan
bagi kita semua dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan saat ini

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menyatakan, pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen melindungi pekerja perempuan
dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Pemberdayaan dan perlindungan
perempuan di bidang ketenagakerjaan sangat penting. Namun, kata Menaker, mewujudkan
perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh
pemerintah, tetapi juga dibutuhkan komitmen dan upaya konkret dari seluruh pihak terkait, mulai
dari pekerja dan serikatnya, pengusaha, hingga masyarakat luas.

25