Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021

MENAKER IDA JANJI LINDUNGI PEKERJA PEREMPUAN DI INDONESIA

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berkomitmen untuk melindungi pekerja perempuan dan
memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Pemberdayaan dan perlindungan
perempuan di bidang ketenagakerjaan menurut dia sangat penting.

"Salah satu kunci meraih bonus demografi adalah dengan pemberdayaan pekerja perempuan
yang akan memberikan kontribusi ke perekonomian," kata Menaker Ida pada Webinar Peringatan
Hari Ibu 2020 yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dan Maju
Perempuan Indonesia, Senin (4/1).

Namun, mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tidak dapat
dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibutuhkan komitmen dan upaya konkret dari
seluruh pihak terkait, mulai dari pekerja dan serikatnya (SP/SB), pengusaha, hingga masyarakat
luas.

"Mari kita bersama untuk ke depannya selalu bersinergi mewujudkan perlindungan bagi pekerja
perempuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, Kemnaker sendiri telah
melaksanakan tiga aspek kebijakan. Pertama, kebijakan protektif, yaitu memberi perlindungan
bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan
melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan.

"Ketiga, kebijakan non diskriminatif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan
terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua aspek di tempat kerja
Selama tahun 2020," ucapnya.

Sementara dalam hal pencapaian, pihaknya telah melaksanakan kegiatan pembinaan
pengawasan norma kerja perempuan di perusahaan dan melakukan fungsi pemberian bantuan
teknis baik kepada pelaku usaha maupun pekerja di 96 perusahaan.

"Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan bimbingan teknis/FGD yang melibatkan peserta
dari unsur pengawas ketenagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja. Kemudian
membuat dan mengembangkan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Diskriminasi
(SI LINA NAKER PD) yang berbasis IT," jelasnya.

Tantangan Pekerja Perempuan Namun, dia mengingatkan bahwa ada tantangan bagi pekerja
perempuan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Pertama, respect, yakni kurangnya
keterwakilan suara pekerja perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga hak pekerja
perempuan kurang dipedulikan. Kedua opportunity, kurangnya peluang karier dan dukungan
bagi pekerja perempuan untuk berkembang.

Ketiga, security, yaitu kurangnya perlindungan dan jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan
kesejahteraan, seperti diskriminasi upah, kekerasan, pelecehan, kurangnya alat pelindung diri
untuk bekerja, dan tidak dipenuhinya hak jaminan sosial bagi pekerja perempuan.

"Ketiga aspek di atas merupakan tantangan bagi kita semua dalam upaya memberikan
perlindungan bagi pekerja perempuan saat ini," pungkasnya.

28