Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 30
kemarin. Peta okupasi nasional ini disusun sebagai kerangka acuan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) pada bidang KP. Penyusunannya dilakukan bersama dengan para
stakeholders terkait, yaitu asosiasi industri, asosiasi profesi, akademisi, dan praktisi di bidang
KP. "Tujuannya menyiapkan strategi bersama untuk menghadapi tantangan kualifikasi SDM
terkini," jelas Sjarief Widjaja.
Pengesahan peta okupasi ini sendiri melibatkan empat lembaga lain, yaitu Kementerian
Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Bappenas, dan Kadin Indonesia.
Peta okupasi ini terdiri atas 251 okupasi atau jenis jabatan dalam proses bisnis KP, 126 di
antaranya jenis jabatan di bidang kelautan dan 125 di perikanan. Penyusunan peta okupasi
nasional bidang KP merupakan sebuah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peta ini
akan mengubah pola usaha perikanan dari suatu kegiatan turun temurun mengikuti orang tua
dan nenek moyang menjadi sebuah profesi yang memiliki standardisasi dan dihargai.
Terdapat dua hal yang harus dilakukan untuk menyusun peta okupasi nasional ini. Pertama,
merumuskan semesta masalah seperti struktur ketenagakerjaan di industri perikanan. Kedua,
menyusun levelling (tingkat dan jenis pekerjaan), ini akan menyangkut perbedaan hak dan
kewajiban masing-masing pekerja. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati menilai, peta okupasi ini sudah sangat dibutuhkan masyarakat
industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, maupun lembaga sertifikasi profesi demi
menciptakan SDM berdaya saing tinggi.
Lilly menjelaskan, peluncuran peta okupasi bertujuan untuk menyinergikan program dan
kegiatan pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan dengan peta okupasi.
Kegiatan peluncuran peta itu juga diselenggarakan sebagai wadah koordinasi dengan
stakeholders terkait tindak lanjut penerapannya. Peta okupasi ini dapat memberikan manfaat
dalam perencanaan dan pengembangan SDMKP, baik di lingkungan pendidikan maupun
pelatihan vokasi dalam dunia usaha dan industri, (dho)
29
