Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 37
RPP itu, pertama beleid Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; RPP Pengupahan. Kedua, RPP Tenaga Kerja Asing.
"Dua RPP ini sudah dibahas melibatkan para stake holder yakni pemerintah, buruh dan pebisnis,"
ujar Ida kepada KONTAN, akhir pekan lalu.
Ketiga, mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Di antara ketiga rancangan beleid Jaminan
Kehilangan Pekerjaan adalah program baru dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Aturan ini, kata Ida masih dibahas pemerintah. Ida
memastikan, pembahasan juga akan dilakukan secara tripartit. "Jadi tidak benar, pembahasan
RPP pekerja atau buruh tidak dilibatkan," terang Ida.
Sesuai dengan Pasal 46E ayat 1 UU Cipta Kerja, pemerintah akan memberikan jaminan
kehilangan pekerjaan lewat BP Jamsostek. Adapun, sumber pendanaan jaminan kehilangan
pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah, dan rekomposisi iuran program jaminan sosial.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Fajar Dwi Wisnuwardhani
mengatakan, dalam PP tentang JKP nantinya akan ada skema bagi pekerja dan buruh yang di
PHK untuk bisa dapat; pekerjaan lagi.
"Pekerja didorong untuk melakukan peningkatan skill melalui pelatihan dan mendapat jaminan
pendapatan bulanan dalam periode tertentu," ujar dia, Senin (16/11).
Hanya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap menolak UU Cipta Kerja. Presiden
KSPI Said Iqbal mengatakan, bersama KSPSI AGN dan 32 federasi dari konfederasi lainnya
melakukan penolakan UU itu. "Kami minta UU Cipta Kerja dibatalkan," Ujar Said Iqbal.
Basith Bardan
36
