Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 44
Program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng seluruh K/L yang menjadi
penanggung jawab teknis dari semua sektor di UU Cipta Kerja. Pemerintah Daerah, semua
Asosiasi Usaha. Serikat Pekerja, para Ahli dan Praktisi terkait, seluruh media dan para Akademisi
di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, serta semua komponen masyarakat yang diharapkan
akan memberikan masukan substansi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja.
"Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua RPP dan RPerpres
turunan UU Cipta Kerja, guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada
masyarakat, supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih
dahulu substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif," tutur
Susiwijono.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), Fadjar Dwi
Wisnuwardhani, memastikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja diatur dalam PP
turunan UU Cipta Kerja.
Menurut dia. nantinya JMP akan menyertakan skema bagi pekerja dan buruh untuk mendapatkan
pekerjaan kembali. "Bentuknya pelatihan dan bantuan finansial selama waktu tertentu. Bahkan
ada kemungkinan pada JKP akan disertakan skema untuk mempercepat pekerja yang
bersangkutan untuk kembali bekerja, berupa akses informasi pasar kerja," kata Fadjar.
Melalui skema yang ada, lanjut Fadjar, pekerja didorong untuk melakukan peningkatan skill
melalui pelatihan dan mendapat jaminan pendapatan bulanan selama periode waktu tertentu.
Sesuai amanat UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jaminanan kehilangan pekerjaan
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dan
Pemerintah Pusat. [HER/LEN/J-9]
43
