Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 43
Ringkasan
Pemerintah menargetkan 44 aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja selesai pada
pekan ini, atau paling lambat 20 November 2020. Ke-44 aturan turunan terdiri dari 40 Peraturan
Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Sisanya sekitar 16 RPP sudah ada draf awal RPP-nya, namun sedang dalam tahap sinkronisasi
antar K/L. Kemko Perekonomian terus mengoordinasikan bersama K/L yang menjadi
penanggung jawab RPP atau RPerpres tersebut, untuk mempercepat proses sinkronisasi dan
penyelesaian RPP ini.
44 ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA DITARGETKAN RAMPUNG PEKAN INI
Pemerintah menargetkan 44 aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja selesai pada
pekan ini, atau paling lambat 20 November 2020. Ke-44 aturan turunan terdiri dari 40 Peraturan
Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemko) Bidang Perekonomian Susiwijono
Moegiarso,mengatakan sudah ada 24 Rancangan PP (RPP) dan 40 PP yang telah diselesaikan
pembahasannya dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait, sampai saat ini.
Sisanya sekitar 16 RPP sudah ada draf awal RPP-nya, namun sedang dalam tahap sinkronisasi
antar K/L. Kemko Perekonomian terus mengoordinasikan bersama K/L yang menjadi
penanggung jawab RPP atau RPerpres tersebut, untuk mempercepat proses sinkronisasi dan
penyelesaian RPP ini.
"Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal Pemerintah, agar segera dapat
diung-gah di Portal Resmi UU Cipta Kerja (https://uu-Cipta Kerja.go.id), supaya masyarakat
dapat segera mengakses dan mengunduh draf RPP, sehingga dapat segera memberikan
masukan dan usulan atas substansi RPP tersebut." ungkap Susiwijono, dalaMKeterangan tertulis.
Senin (16/11).
Dia mengungkapkan, pemerintah mengundang dan membuka ruang partisipasi publik yang
seluas-luasnya dalam penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja,
dengan menyediakan akses secara fisik di Posko Cipta Kerja (di Kantor Kemko Perekonomian di
Gedung Pos Besar Lantai 6, Jl. Lap. Banteng Utara No. 1 Jakpus), dan akses secara daring melalui
Portal Resmi UU Cipta Kerja.
Dengan penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat, baik akses secara fisik maupun
secara daring, akan memudahkan dan lebih mendorong masyarakat untuk dapat memberikan
masukan terhadap substansi dan materi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja.
"Perlunya masyarakat untuk lebih aktif memberikan masukan, karena justru di aturan tingkat PP
dan Perpres inilah yang nanti akan mengatur lebih lanjut berbagai norma aturan yang sudah
ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja, yang menguraikan lebih detail dan lebih lengkap, untuk
menjadi dasar dalam pelaksanaan operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta
Kerja," ujar Susiwijono.
Dia menjelaskan, dengan selesainya sebagian besar RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja
tersebut, selain menyediakan akses dan mengundang seluruh komponen masyarakat untuk
memberikan masukan. Pemerintah juga akan segera melakukan sosialisasi dan konsultasi publik,
dengan menyiapkan acara sosialisasi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.
42
