Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 48
bekerja, berupa akses informasi pasar kerja, "kata Fadjar Dwi Wisnuwardhani dalam
Keterangannya, Senin (16/11).
Melalui skema yang ada, terang Fadjar. pekerja didorong untuk melakukan peningkatan ski 11
melalui pelatihan dan mendapat jaminan pendapatan bulanan selama periode waktutertentu.
Sesuai amanat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dan Pemerintah Pusat.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan pekerjaan diatur dalam
Peraturan Pemerintah," ungkap Fadjar Dwi Wisnuwardhani.
Menggodok PP
Saat ini pemerintah sedang menggodok Peraturan Pemerintah (PP) terkait JKP. Pemerintah juga
berharap, adanya JKP bisa mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja
atau buruh kehilangan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pasal 46B ayat 2 UU
Ciptaker.
Fadjar menambahkan, sesuai dengan Pasal 46E ayat 1 UU Ciptaker. sumber pendanaan jaminan
kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal Pemerintah, Rekomposisi iuran Program Jaminan
Sosial, dan Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. [LEN7W-12]
47
