Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 47

Judul               UU Cipta Kerja Beri Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Nama Media          Suara Pembaruan
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            W-12
                Tanggal             2020-11-17 03:55:00
                Ukuran              87x160mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 34.452.000

                News Value          Rp 103.356.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Fadjar Dwi Wisnuwardhani (Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden)
              Bentuknya pelatihan dan bantuan finansial selama waktu tertentu. Bahkan ada kemungkinan
              pada JKP akan disertakan skema untuk mempercepat pekerja yang bersangkutan untuk kembali
              bekerja, berupa akses informasi pasar kerja

              neutral - Fadjar Dwi Wisnuwardhani (Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden)
              Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan pekerjaan diatur dalam
              Peraturan Pemerintah


              Ringkasan

              Tenaga  Ahli  Utama  Kedeputian  III  Kantor  Staf  Presiden  (KSP)  Fadjar  Dwi  Wisnuwardhani
              mengatakan, Pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi pekerja atau
              buruh melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
              Jaminan kehilangan pekerjaan tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Nantinya,
              Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan menyertakan skema bagi pekerja dan buruh untuk
              mendapatkan pekerjaan kembali.



              UU CIPTA KERJA BERI JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

              Tenaga  Ahli  Utama  Kedeputian  III  Kantor  Staf  Presiden  (KSP)  Fadjar  Dwi  Wisnuwardhani
              mengatakan, Pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi pekerja atau
              buruh melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

              Jaminan kehilangan pekerjaan tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Nantinya,
              Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan menyertakan skema bagi pekerja dan buruh untuk
              mendapatkan pekerjaan kembali.

              "Bentuknya pelatihan dan bantuan finansial selama waktu tertentu. Bahkan ada kemungkinan
              pada JKP akan disertakan skema untuk mempercepat pekerja yang bersangkutan untuk kembali
                                                           46
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52