Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 47
Judul UU Cipta Kerja Beri Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis W-12
Tanggal 2020-11-17 03:55:00
Ukuran 87x160mmk
Warna Warna
AD Value Rp 34.452.000
News Value Rp 103.356.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Fadjar Dwi Wisnuwardhani (Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden)
Bentuknya pelatihan dan bantuan finansial selama waktu tertentu. Bahkan ada kemungkinan
pada JKP akan disertakan skema untuk mempercepat pekerja yang bersangkutan untuk kembali
bekerja, berupa akses informasi pasar kerja
neutral - Fadjar Dwi Wisnuwardhani (Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan pekerjaan diatur dalam
Peraturan Pemerintah
Ringkasan
Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani
mengatakan, Pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi pekerja atau
buruh melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Jaminan kehilangan pekerjaan tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Nantinya,
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan menyertakan skema bagi pekerja dan buruh untuk
mendapatkan pekerjaan kembali.
UU CIPTA KERJA BERI JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani
mengatakan, Pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi pekerja atau
buruh melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Jaminan kehilangan pekerjaan tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Nantinya,
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan menyertakan skema bagi pekerja dan buruh untuk
mendapatkan pekerjaan kembali.
"Bentuknya pelatihan dan bantuan finansial selama waktu tertentu. Bahkan ada kemungkinan
pada JKP akan disertakan skema untuk mempercepat pekerja yang bersangkutan untuk kembali
46