Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 195
Judul RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan, Ini Poin-poin yang Alot Dibahas
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20200929/12/1298086/ruu-ciptaker-
klaster-ketenagakerjaan-ini-poin-poin-yang-alot-dibahas
Jurnalis Amanda Kusumawardhani
Tanggal 2020-09-29 14:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi,
Kemenko Perekonomian) Peraturan upah minimum tidak bisa diterapkan pada usaha mikro kecil.
Kenaikan upah minumum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional seperti di PP
75 [membuat] kesenjangan upah minimum. Ke depan ingin ada perubahan, upah minimum tidak
dapat ditangguhkan
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi,
Kemenko Perekonomian) Persoalan pesangon PHK sebanyak 23 kali sangat memberatkan pelaku
usaha, mengurangi minat investor untuk berinvestasi
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi,
Kemenko Perekonomian) Jadi dengan pengaturan seperti ini implementasinya tidak sama. Kita
mengangap masih ada ketidakpastian dalam penerapan pesangon
neutral - Firman Soebagyo (Anggota Badan Legislasi) Ini seperti Undang-undang existing atau
yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) RUU ini dirancang untuk menjamin upah
yang paling tinggi agar tidak turun. UMK tetap ada dengan dasar perhitungan pertumbuhan dan
inflasi daerah
Ringkasan
Tuntasnya pembahasan poin-poin krusial dalam klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja
(Ciptaker) bertepatan dengan waktu pengesahan regulasi ini yang tinggal menghitung hari.
Sejumlah poin-poin krusial yang mendapatkan pertentangan baik dari DPR maupun pemerintah
antara lain mengenai pekerja alih daya, upah minimum, dan pesangon PHK.
194
