Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 231
Judul Fraksi PKS: Program JKP Dalam RUU Cipta Kerja Hanya
Menguntungkan Pengusaha
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/29/fraksi-pks-
program-jkp-dalam-ruu-cipta-kerja-hanya-menguntungkan-pengusaha
Jurnalis chaerul umam
Tanggal 2020-09-29 09:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Mulyanto (Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS) JKP adalah jaminan asuransi
untuk kelangsungan pekerja yang khusus diajukan Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja , yang
preminya dibayar dari APBN serta mengoptimalkan dana BPJS ketenagakerjaan
positive - Mulyanto (Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS) Dalam skema ini, JKP
mensubstitusi pesangon sebesar 9x gaji, yang dalam UU Ketenagakerjaan seluruhnya (sebanyak
32x gaji) dibayarkan oleh pihak pemberi kerja
negative - Mulyanto (Ketua Fraksi PKS DPR RI) PKS tidak setuju dan memberi catatan tebal
terhadap RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, khususnya yang terkait dengan pesangon
yang sebagian akan dibayarkan oleh APBN. Dalam kondisi fiskal APBN yang lemah dan ancaman
resesi ekonomi yang menghantui, pengaturan ini akan semakin menyulitkan keuangan Negara
dan terlalu menguntungkan pengusaha
negative - Mulyanto (Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS) Dalam kondisi ruang fiskal
yang terbatas, karena pandemi Covid-19, utang pemerintah yang semakin menumpuk, serta di
tengah bayang-bayang resesi ekonomi, ketentuan ini akan menjadi beban yang tidak sedikit bagi
keuangan negara
Ringkasan
Fraksi PKS DPR RI menolak kebijakan Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) dalam RUU Cipta
Kerja . Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS Mulyanto menyebut, aturan soal JKP ini
memang menguntungkan pengusaha tetapi akan membebankan keuangan negara.
FRAKSI PKS: PROGRAM JKP DALAM RUU CIPTA KERJA HANYA MENGUNTUNGKAN
PENGUSAHA
JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI menolak kebijakan Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) dalam
RUU Cipta Kerja .
230
