Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 234
Ringkasan
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah menyepakati klaster ketenagakerjaan dalam
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
"Alhamdulilah sudah, tadi malam Panja sudah menyepakati secara aklamasi terhadap draf RUU-
nya klaster ketenagakerjaan," kata Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo saat dihubungi, Jakarta,
Senin (28/9/2020).
RUU CIPTA KERJA JANJIKAN PESANGON KORBAN PHK 32 KALI GAJI, KSPI
SIAPKAN MOGOK NASIONAL
JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah menyepakati klaster
ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
"Alhamdulilah sudah, tadi malam Panja sudah menyepakati secara aklamasi terhadap draf RUU-
nya klaster ketenagakerjaan," kata Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo saat dihubungi, Jakarta,
Senin (28/9/2020).
Menurut Firman, semua fraksi di DPR melalui lobi-lobi yang sangat alot sudah secara bulat
menyepakati klaster ketenagakerjaan, dengan mempertimbangkan masukan dari kalangan
buruh.
"Awal masalah kan soal pesangon . Ini sudah disepakati oleh seluruh fraksi, pesangon kembali
ke angka 32 kali gaji, dengan rincian 23 kali ditanggung perusahaan dan 9 kali beban pemerintah
melalui BPJS," ujarnya.
Selain itu, persoalan upah minimum daerah per kabupaten atau kota juga telah ditetapkan
berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah.
"Awalnya hanya pertumbuhan ekonomi, sekarang dimasukan inflasi. Jadi tidak memberatkan
semua pihak," ucap politikus Golkar itu.
Setelah disepakati klaster ketenagakerjaan, Firman menyebut langkah selanjutnya melakukan
pleno di Baleg DPR melalui rapat kerja dengan pemerintah untuk di sahkan di paripurna.
"Lamanya tergantung penjadwalan, kalau besok sudah selesai semua ya diagendakan pada
masa sidang terakhir. Insya Allah (8 Oktober 2020 disahkan)," ujarnya.
Firman berkeyakinan, setelah RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang, maka akan
ada kepastian hukum yang lebih jelas terhadap semua pihak dan dapat mendongkrak
perekonomian Indonesia di tengah pandemu Covid-19.
"Tujuannya kami supaya ekonomi bergerak dan tidak terjadi PHK besar-besaran," ucapnya.
Sebelumnya pada UU Nomor 13, diatur ketentuan pemberian pesangon 32 kali upah.
Pada subtansi RUU Cipta kerja terdapat dua hal penting.
Pertama, akan ada penyesuaian perhitungan besaran pesangon . Kedua, ada namanya
tambahan program program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi korban PHK.
Dalam dokumen rapat antara pemerintah dan DPR disebutkan perlindungan pekerja yang kena
PHK, dengan memanfaatkan JKP, antara lain cash benefit, vocational training, job placement
access.
233
