Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

Judul Aturan Baru Pesangon dan Upah Minimum di RUU Cipta Kerja
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5192039/aturan-baru-
pesangon-dan-upah-minimum-di-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Herdi Alif Al Hikam
Tanggal 2020-09-29 08:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi)
Kami gambarkan pesangon PHK, pemberian sebanyak 32 kali upah memberatkan pelaku usaha
dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi

negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi)
Ini ada pembayaran eksisting yang di- record sama Kemnaker, 66% tidak patuh ketentuan UU.
Lalu, 27% patuh parsial, karyawan menerima pesangon, tapi tidak sesuai haknya. Hanya ada
7% yang patuh

negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi)
Dengan pengaturan seperti ini, implementasinya tidak sama, maka kami anggap ada
ketidakpastian dari pesangon ini
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi)
Kami usulkan ada program baru, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ini mesti dapat dilaksanakan
dengan cepat. Kenapa perlu? Program ini memberikan benefit bagi mereka yang kena PHK
dengan 3 manfaat. Cash benefit, semacam gaji atau upah tiap bulan, bisa berapa bulan sesuai
kesepakatan di sini

neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi)
Lalu vocational training , upgrading skill sesuai pasar tenaga kerja. Lalu job access placement
positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Berdasarkan hasil keputusan tripartit,
menyepakati upah minimum padat karya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, saya ingin
menegaskan ini kabar baik dan harapan bagi pekerja dan serikat pekerja

positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi)
Tetap komitmen pada tripartit, jadi dihapus

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Upah minimum kabupaten tetap
dipertahankan dalam undang-undang existing dengan persyaratan tertentu, karena itu ada
persyaratan tertentu maka akan tetap dibahas

238