Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

ANCAMAN GELOMBANG PHK AKIBAT CORONA MEREBAK, PENGUSAHA MINTA
BANTUAN PEMERINTAH
Pandemi corona (Covid-19) terus menggerogoti perekonomian Indonesia. Hampir semua sektor
bisnis terkena dampak wabah korona. Alhasil, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-
besaran tak terelakkan.

Setelah pelaku bisnis pariwisata dan penerbangan berteriak minta bantuan pemerintah, kini
pengusaha ritel dan pusat belanja meminta sejumlah insentif untuk menyelamatkan usaha yang
babak belur. Lantaran operasional terganggu, maka angka karyawan yang kena PHK dan
dirumahkan bakal terus bertambah.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memproyeksikan, restoran dan kafe di pusat
belanja telah memberhentikan 200.000 orang atau separuh tenaga kerja mereka sejak corona
merebak pada Maret 2020. Kemudian 280.000 karyawan mal dan 2 juta karyawan tenant juga
berpotensi terkena dampaknya.
Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menyebutkan, pihaknya masih mengonfirmasi data PHK
kepada anggotanya. "Jika merumahkan karyawan sudah pasti terjadi, tapi kalau PHK perlu
dikonfirmasi lagi ke anggota," kata dia kepada KONTAN, kemarin.

Agar tetap bertahan, para pengusaha meminta pemerintah memberikan insentif, termasuk
bantuan gaji karyawan. "Selain subsidi gaji 50%, pengelola mal meminta beragam pajak
ditiadakan untuk sementara," kata Alphonzus.

Para peritel yang tergabung dalam Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo)
juga keteteran. Selama pandemi corona, mereka memproyeksikan kerugian Rp 200 triliun.
"Dalam setahun, omzet kami mencapai Rp 400 triliun. Jika turun 50% menjadi Rp 200 triliun,
ya, itu nilai kerugiannya," ungkap Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, kemarin.

Wakil Direktur Utama PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI), Jeffri Tanudjaja menyebutkan,
seluruh pengusaha memang menantikan insentif pajak dari pemerintah. Cuma, hingga saat ini
belum ada respons. Insentif ini dibutuhkan lantaran bisnis mal merosot selama wabah corona.
"Pengunjung mal anjlok 50% akibat PSBB. Jika terus seperti ini, tentu efeknya ke karyawan,"
beber dia.
Pajak restoran

PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) pun mengharapkan penghapusan pajak restoran. "Agar
pengusaha restoran tetap bisa bertahan, tarif pajak restoran bisa dihapuskan," ujar Sekretaris
Perusahaan PZZA, Kurniadi Sulistyomo. Memang, saat ini pengusaha sudah menikmati
keringanan pajak seperti PPh korporasi dan PPh gaji karyawan. "Jika tarif pajak restoran (PB1)
dapat diringankan oleh pemda, maka bisa menambah daya beli masyarakat," jelas Kurniadi.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran juga tidak menampik banyak hotel dan restoran yang
mem-PHK karyawannya. "Saat ini sudah banyak restoran dan hotel yang menutup usahanya,"
kata dia, kemarin.

Namun, Maulana tidak menyebut angka pastinya. Yang terang, biaya listrik dan tunggakan utang
sangat membebani pengelola hotel. Di bisnis penerbangan, pengurangan karyawan sudah lebih
dahulu menghampiri. Garuda Indonesia, Lion Air Group dan AirAsia Indonesia sudah
merumahkan sebagian karyawan demi efisiensi.

"PHK tidak terelakkan kepada ratusan karyawan sampai mencari pinjaman. Mau terbang atau
tidak, biaya leasing harus dibayar setiap bulan," kata Pengamat Penerbangan AIAC, Arista
Atmadjati.

236