Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 240
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi)
Basis upah minimum di provinsi dan bisa ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dengan syarat
tertentu. Upah UMKM tersendiri dan tidak bisa diatur di dalam upah yang untuk di atas UMKM
Ringkasan
Pemerintah dan Badan Legislatif DPR terus mengebut pembahasan RUU omnibus law Cipta
Kerja . Beberapa yang dibahas berasal dari beberapa poin yang ada di dalam UU
Ketenagakerjaan no 33 tahun 2013 yang rencananya akan diubah.
ATURAN BARU PESANGON DAN UPAH MINIMUM DI RUU CIPTA KERJA
Jakarta - Pemerintah dan Badan Legislatif DPR terus mengebut pembahasan RUU omnibus law
Cipta Kerja . Beberapa yang dibahas berasal dari beberapa poin yang ada di dalam UU
Ketenagakerjaan no 33 tahun 2013 yang rencananya akan diubah.
Salah satunya soal pesangon, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan
Ekonomi, Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan selama ini pemberian pesangon
yang diatur maksimal 32 kali upah memberatkan pelaku usaha. Hal ini juga membuat investor
kurang nyaman untuk berinvestasi.
"Kami gambarkan pesangon PHK, pemberian sebanyak 32 kali upah memberatkan pelaku usaha
dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi," ujar Elen dalam rapat kerja dengan Badan
Legislatif Sabtu lalu, dikutip dari Facebook Badan Legislatif DPR, Senin (28/9/2020).
Elen mengungkapkan selama ini pun pembayaran pesangon sifatnya penuh ketidakpastian.
Buktinya, dari data Kementerian Ketenagakerjaan, kebanyakan perusahaan tidak mematuhi
aturan pembayaran pesangon sesuai UU 13 tahun 2013.
"Ini ada pembayaran eksisting yang di- record sama Kemnaker, 66% tidak patuh ketentuan
UU. Lalu, 27% patuh parsial, karyawan menerima pesangon, tapi tidak sesuai haknya. Hanya
ada 7% yang patuh," papar Elen.
"Dengan pengaturan seperti ini, implementasinya tidak sama, maka kami anggap ada
ketidakpastian dari pesangon ini," lanjutnya.
Sebagai gantinya, Elen mengatakan pemerintah mengusulkan adanya Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP). Program ini diklaim dapat melindungi hak-hak karyawan yang terkena PHK,
mulai dari benefit bantuan uang tunai, pelatihan, hingga informasi soal pekerjaan.
"Kami usulkan ada program baru, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ini mesti dapat dilaksanakan
dengan cepat. Kenapa perlu? Program ini memberikan benefit bagi mereka yang kena PHK
dengan 3 manfaat. Cash benefit, semacam gaji atau upah tiap bulan, bisa berapa bulan sesuai
kesepakatan di sini," papar Elen.
"Lalu vocational training , upgrading skill sesuai pasar tenaga kerja. Lalu job access placement
," lanjutnya.
Sementara itu, bagi penerima program JKP, Elen mengatakan karyawan akan tetap menerima
jaminan sosial lainnya. Mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
239
