Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 242
Judul Di Tengah Resesi Ekonomi, Lima Juta Buruh Sepakat Mogok Masal
Nama Media indopos.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/09/29/254907/di-tengah-resesi-
ekonomi-lima-juta-buruh-sepakat-mogok-masal/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-29 07:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (None) Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses
produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang
ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan
negative - Said Iqbal (None) Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh
yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi.
Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang
eksisting
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) merencanakan aksi mogok nasional. Aksi
tersebut akan diikuti sekitar lima juta buruh berbagai perusahaan di 25 provinsi. Aksi tersebut
sebagai wujud penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Selasa, 29 September 2020 - 15:02 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI), Said Iqbal mengatakan mogok nasional berlangsung tiga hari berturut-turut. Dimulai
pada 6 Oktober dan diakhiri pada 8 Oktober 2020 saat sidang paripurna di DPR RI.
DI TENGAH RESESI EKONOMI, LIMA JUTA BURUH SEPAKAT MOGOK MASAL
- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) merencanakan aksi mogok nasional.
Aksi tersebut akan diikuti sekitar lima juta buruh berbagai perusahaan di 25 provinsi. Aksi
tersebut sebagai wujud penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Selasa, 29 September 2020 - 15:02 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI), Said Iqbal mengatakan mogok nasional berlangsung tiga hari berturut-turut. Dimulai
pada 6 Oktober dan diakhiri pada 8 Oktober 2020 saat sidang paripurna di DPR RI.
241
