Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 243

Selasa, 29 September 2020 - 13:17  "Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan
              proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi
              yang  ditentukan  masing-masing  serikat  pekerja  di  tingkat  perusahaan,"  ujar  Said  Iqbal,  di
              Jakarta, Selasa (29/9/2020).

              Selasa, 29 September 2020 - 10:25    Buruh yang terlibat akan meliputi beberapa sektor industri.
              Seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik
              dan  komponen,  industri  besi  dan  baja,  farmasi  dan  kesehatan,  percetakan  dan  penerbitan,
              industri  pariwisata,  industri  semen,  telekomunikasi,  pekerja  transportasi,  pekerja  pelabuhan,
              logistik, perbankan, dan lain-lain.

              Sebelum mogok nasional, buruh juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang
              direncanakan dimulai 29 September-8 Oktober 2020. Buruh juga akan melakukan aksi nasional
              serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan pada 1 Oktober dan 8 Oktober.

              Di  Jakarta,  sasaran  aksi  buruh  adalah  Istana  Negara,  Kantor  Menko  Perekonomian,  Kantor
              Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor
              Gubernur atau DPRD setempat.Said Iqbal menjelaskan alasan pihaknya menolak RUU Omnibus
              Law Cipta Kerja karena lebih menguntungkan pengusaha.

              Dia mencontohkan seperti dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua
              jenis  pekerjaan  dan  tanpa  batasan  waktu,  dihilangkannya  Upah  Minimum  Sektoral
              Kabupaten/Kota (UMSK), hingga pengurangan nilai pesangon. "Sejak awal kami meminta agar
              pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
              Ketenagakerjaan  jangan  dikurangi.  Tetapi  faktanya  omnibus  law  mengurangi  hak-hak  buruh
              yang ada di dalam undang-undang eksisting," katanya. (dni).












































                                                           242
   238   239   240   241   242   243   244