Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 241
Kemudian, pada rapat yang dilakukan sehari kemudian, atau tepatnya di hari Minggu.
Pemerintah dan Baleg sepakat tidak akan menghapus cara penghitungan pesangon.
Hanya saja perhitungannya akan diubah. Formula 32 kali pesangon tetap berlaku, rinciannya 23
kali ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan, dan 9 kali akan ditanggung oleh JKP.
Kemudian, pemerintah dan Baleg juga membuahkan keputusan soal gaji minimum. Seperti apa?
Pemerintah dan Badan Legislatif DPR sepakat untuk tidak memasukkan upah minimum padat
karya dalam RUU Cipta Kerja. Upah minimum yang dipertahankan hanya upah minimum provinsi
dan kabupaten/kota.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan keputusan ini diambil sesuai dengan
hasil pertemuan tripartit antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
"Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati upah minimum padat karya dikeluarkan dari
RUU Cipta Kerja, saya ingin menegaskan ini kabar baik dan harapan bagi pekerja dan serikat
pekerja," jelas Supratman.
Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko Perekonomian
Elen Setiadi mengatakan komitmen pada pertemuan tripartit harus dilakukan. Maka dari itu,
pemerintah sepakat untuk menghapus upah minimum padat karya.
"Tetap komitmen pada tripartit, jadi dihapus," ujar Elen.
Supratman menjelaskan, pasal mengenai sanksi pidana di dalam RUU Ciptaker pada klaster
ketenagakerjaan akan tetap menggunakan undang-undang yang saat ini berlaku.
Hal itu juga berlaku untuk upah minimum kabupaten. Ketentuan di dalam pasal terkait dengan
upah minimum kabupaten akan tetap menggunakan undang-undang yang ada dan tidak diubah.
"Upah minimum kabupaten tetap dipertahankan dalam undang-undang existing dengan
persyaratan tertentu, karena itu ada persyaratan tertentu maka akan tetap dibahas," kata
Supratman.
Kembali ke Elen, dia menjelaskan, dalam penentuan upah minimum daerah nantinya akan
mempertimbangkan pertumbuhan daerah dan tingkat inflasi seperti yang saat ini berlaku.
"Basis upah minimum di provinsi dan bisa ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dengan syarat
tertentu. Upah UMKM tersendiri dan tidak bisa diatur di dalam upah yang untuk di atas UMKM,"
ungkap Elen.
(eds/eds) .
240
