Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 235
Selain itu, pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang
berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan
jaminan kesehatan nasional.
Rencana ada JKP ini masih menuai perdebatan termasuk bagi buruh yang sejak awal menolak
RUU Cipta Kerja .
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal bila JKP
untuk karyawan kontrak dan outsourcing dibayar negara.
Ia bilang jumlah karyawan kontrak dan outsourcing itu 70% sampai 80% dari total jumlah buruh
formal yangg bekerja sekitar 56 juta orang.
"Yang dimaksud, JKP ditanggung pemerintah, menurut kesepakatan panja, adalah JKP 9 bulan
untuk pesangon karyawan tetap, bukan JKP untuk karyawan kontrak atau outsourcing melalui
agen." "Apalagi kalau karyawan kontrak dan outsourcing dikontrak perusahan di bawah satu
tahun, tidak jelas siapa dan berapa nilai JKP nya," kata Iqbal.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan serikat pekerja lainnya juga berencana akan
melakukan mogok nasional, jika DPR dan pemerintah tidak mengakomodir kepentingan buruh
dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Said Iqbal mengatakan, jika pembahasan RUU Cipta Kerja yang sudah membicarakan klaster
ketenagakerjaan, tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh dan dilakukan sistem kejar
tayang agar disahkan pada 8 Oktober 2020, maka seluruh serikat pekerja menggelar aksi besar-
besaran secara nasional.
Menurutnya, dalam aksi tersebut sudah terkonfirmasi, berbagai elemen masyarakat akan
bergabung untuk mendesak menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan, jika tidak
mengakomodir masukan buruh.
Di sisi lain, Said mengapresiasi sikap tujuh fraksi yang dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM)
untuk klaster ketenagakerjaan, menyatakan kembali kepada pasal-pasal di dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Dengan kata lain, draft RUU Cipta kerja klaster ketenagakerjaan dikembalikan sesuai Undang-
Undang No 13 Tahun 2003.
"Bilamana komitmen ini dilanggar oleh DPR dan Panja Baleg RUU Cipta Kerja , maka bisa
dipastikan perlawanan kaum buruh dan beberapa elemen masyarakat yang lain akan semakin
massif," paparnya.
Yang Ditolak Buruh Yang ditolak buruh dari RUU Cipta Kerja antara lain hilangnya UMK dan
UMSK, adanya upah padat karya, kenaikan upah minimum hanya pertumbuhan ekonomi tanpa
menambah inflasi, PHK dipermudah.
Kemudian, hak upah atas cuti hilang, cuti haid hilang, karyawan kontrak seumur hidup, karyawan
outsourcing seumur hidup, nilai pesangon dikurangi bahkan komponennya ada yang
dihilangkan, jam kerja eksploitatif.
Selanjutnya, TKA buruh kasar mudah masuk ke Indonesia, jaminan kesehatan dan pensiun
hilang dengan berlakunya sistim kontrak dan outsourcing seumur hidup, dan hilangnya sanksi
pidana. (Tribun Network/sen/wly).
234
